Gubernur Sutarmidji Tegaskan Jika Lembaga Ingin Maju Harus Terbuka Memberikan Informasi

Midji meminta ke depan yang masih berada pada zona itam itu harusnya tiap hari lebih baik pakai baju hitam.

TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyerahkan piagam penghargaan kepada Balitbang provinsi Kalimantan Barat sebagai badan publik informatif peringkat 1 kategori organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi Kalimantan Barat dalam acara Bakohumas Tematik Keterbukaan Informasi dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik se Kalimantan Barat tahun 2019 di kantor gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (5/12/2019). 

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji menghadiri acara penganugerahan keterbukaan informasi kepada Badan Publik Se- Kalimantan oleh KI Kalbar tahun 2019 yang diselenggarakan di Aula Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (5/12/2019).

Midji meminta ke depan yang masih berada pada zona itam itu harusnya tiap hari lebih baik pakai baju hitam.

Ia katakan hal yang jelas yakni lembaga publik, siapapun dia ketika dia tidak informatif tidak membuka akses untuk keterbukaan informasi, maka dia tidak akan mendapatkan kepercayaan yang baik dari masyarakat.

"Ada lembaga-lembaga yang dia harus mendapat kepercayaan yang baik dari masyarakat. Apalagi dia penyelenggara negara kalau tidak dia akan repot sendiri."

Pemkab Sanggau Raih Peringkat Pertama Sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2019

"Karena keterbukaan informasi itu kunci dari meraih kepercayaan publik pada sebuah lembaga. Kalau mau maju harus terbuka," jelasnya.

Keterbukaan informasi menjadi kebutuhan masyarakat dan Keterbukaan Informasi dikatakan sebagai Hak asasi maka akan menjadi suatu kebutuhan.

Tidak sekedar pecepatan pelayanan tapi investor di suatu daerah perlu data yang terbuka dan terintegrasi .

"Kelemahan kita adalah data yang tidak pernah terintegrasi dan terupdate dengan baik," ujarnya.

Di Era keterbukaan informasi ini orang seharusnya bisa mengakses apa saja informasi yang dibutuhkan mereka kecuali informasi negara yanh tidak boleh dibuka.

"Secara keseluruhan kalau daerah satu lembaga mau maju dia harus terbuka terkait informasi apapun ," ucapnya.

Ia mencotohkan ketika PDAM dapat prnganugerahan dari KI Kalbar dirinya tidak heran karena dari dulu orang bisa lihat proses produksi air dan orang bisa mengaksesnya dan ketika ada pengurasan dan perbaikan lainnya di informasikan kepada masyarakat.

Halaman
1234
Penulis: Anggita Putri
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved