Anak Cornelis Pimpin Komisi I DPRD Kalbar, Berikut Susunannya

PONTIANAK - DPRD Kalbar menggelar rapat paripurna dengan agenda pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Selasa (26/11/2019).

Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, dalam rapat ini juga dihadiri Ketua DPRD M Kebing L dan Wakil Ketua DPRD Sy Amin Muhammad

Diungkapkan Prabasa jika rapat paripurna ini dapat kuorum jika minimal dihadiri setengah atau satu perdua dari jumlah anggota DPRD.

• 9 Anggota DPRD Kalbar Tak Hadiri Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan

"Sesuai daftar hadir yang telah ditandatangani secara fisik, anggota DPRD yang hadir berjumlah 56 orang dari 65 anggota DPRD, hal ini berarti telah memenuhi setengah atau satu perdua anggota DPRD, sehingga telah kuorum dan rapat bisa dibuka," katanya.

Rapat paripurna yang selesai hingga malam hari ini pun melahirkan pimpinan alat kelengkapan dewan, diantara Komisi I.

Berikut susunannya.

Komisi I

Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM

Ketua : Angeline Fremalco

Wakil Ketua : Simon Fetrus

Sekretaris : H. Ishak Ali Al Mutahar

Anggota :

1. Martinus Sudarno

2. Darso

3. Zulkarnaen Siregar

4. Fransiskus Suwondo

5. Muhammad Thohir

6. Marten Luter

7. Muhammad

8. H. Fatahillah Abrar.

Harap Prosedur BPJS Disederhanakan

Putri kedua mantan Gubernur Kalbar dua periode, Cornelis yakni Angeline Fremalco mengunjungi satu diantara pasien di RSUD Soedarso Pontianak, Jumat (22/11/2019).

Anggota DPRD Kalbar ini pun berharap agar prosedural yang ada untuk pengguna BPJS dapat disederhanakan.

Hal ini ditegaskannya usai mendengar keluh kesah dari pasien BPJS yang juga berasal dari Landak, yakni Aloysius asal Desa Gombang, Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.

"Banyak warga kita dari daerah mungkin mereka kurang informasi sehingga, mengeluh tentang pelayanan BPJS Kesehatan. Udah datang dari jauh, kemudian di sini bolak-balik ngurusnya, satu hari satu dokter, one day one poli," katanya.

"Saya sebagai wakil rakyat tentunya menyuarakan, saya tau ini kebijakan pusat tapi kitakan bisa saja menyampaikan keluhan ini, dan saya rasa BPJS harus banyak berbenah, apalagi dengan kenaikan iuran tentu pelayanannya juga lebih baik, yang namanya pasien harus cepat ditangani."

"Kenapa kita harus menghabiskan tiga hari jika bisa diselesaikan satu hari, toh perintah Pak Jokowi jugakan untuk disederhanakan, intinya jangan berbelit-belit," timpal adik Bupati Landak Karolin Margret Natasa ini.

Saat datang ke rumah sakit Pemprov Kalbar ini, Angeline langsung menuju ke ruang Poli Bedah di lantai dua dan disambut oleh keluarga pasien dan sapaan dari sejumlah petugas rumah sakit.

Ia pun mencoba bertanya ke petugas rumah sakit untuk mengetahui perihal prosedur pelayanan peserta BPJS Kesehatan.

"Saya tanyakan ke petugas di poli, mereka sepertinya kurang memahami prosedur pelayanan BPJS Kesehatan dari sisi manajemen. Intinya, pasien yang sudah melalui prosedur dan masuk ke poli, itulah yang akan dilayani," tiru politisi PDI Perjuangan ini.

Setelah itu, ia pun diarahkan ke bagian informasi di lantai dasar.

Namun Angeline tidak memperoleh jawaban yang memuaskan dan diarahkan oleh petugas informasi untuk bertanya langsung ke perwakilan BPJS Kesehatan yang ada di loket.

Dengan langkah cepat, peraih suara terbanyak DPRD Kalbar ini pun meminta keterangan dari petugas yang berada di loket BPJS Kesehatan.

Dua orang berpakaian batik di loket Pelayanan Penerbitan Jaminan Rawat Inap dan Keluhan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan ini pun tak bisa berkomentar banyak karena bukan dari pihak perwakilan BPJS melainkan masih karyawan di Rumah Sakit.

"Kami petugas rumah sakit yang diperbantukan di unit layanan rawat inap, bukan dari BPJS Kesehatan Bu," ucap satu diantara karyawan tersebut.

Setelah hampir satu jam berada di di rumah sakit yang akan dibangun 12 lantai tersebut, Angeline akhirnya bertemu dengan Direktur RSUD Soedarso drg. Yuliastuti Saripawan.

Dari sang Direkturlah akhirnya penjelasan detail tentang proses klaim asuransi sampai dengan teknis perawatan pasien BPJS Kesehatan diperoleh dengan gamblang.

Maka dari itu, Angeline menilai perlu ada perbaikan menyeluruh dari layanan BPJS Kesehatan sehingga kenaikan iuran sebanding dengan manfaat dan layanan yang dirasakan.

"Ini menurut saya harus kita kaji lagi bagaimana caranya, saya tau ini kebijakan dari pusat, ini perlu dibicarakan lebih lanjut," katanya.

Selain itu, ibu tiga anak ini pun mendorong agar terus ada perbaikan pelayanan di RSUD Soedarso.

Terlebih, kata dia, mengurus orang yang sedang sakit, maka dibutuhkan pelayanan prima.

"Namanya bentuk pelayanan, masyarakat nanya, marah kan wajar. Kita sebagai orang pelayanan, terimalah jangan marah-marah."

"Kalau memang ada yang bertanya, dijelaskanlah dengan baik. Tapi saya lihat sudah ada penataan ke arah sana, perbanyak senyum ya," ucap Angeline. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak