Ungkap Fakta Persidangan, JPU KPK Sebut Jumlah Uang Yang Diminta Gidot pada Dua Kepala Dinas

Dan fakta di persidangan tadi, kata dia, belum dibuktikan bahwa Kadis Pendidikan memberikan uang kepada Suryatman Gidot.

Ungkap Fakta Persidangan, JPU KPK Sebut Jumlah Uang Yang Diminta Gidot pada Dua Kepala Dinas
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIVALDIA ADE MUSLIADI
Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Pontianak menggelar sidang kedua kasus korupsi yang menyeret Bupati Bengkayang Suryatman Gidot. Persidangan digelar Senin (25/11) di PN Tipikor Jl. Uray Bawadi. 

PONTIANAK - Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Pontianak menggelar sidang kedua kasus korupsi yang menyeret Mantan Bupati Bengkayang Suryatman Gidot,  di PN Tipikor Jl. Uray Bawadi, Senin (25/11/2019). 

Sidang yang berlangsung dengan agenda mendengar saksi-saksi.

 Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Feby D, menerangkan ada 4 saksi yang dihadirkan pada persidangan tersebut. 

Diantaranya,  Sekda Bengkayang, Obaja, satu diantara Kabag di Bappeda Bengkayang, Marsidin,  Kadis PUPR Bengkayang Dr. Yan , dan Martinus Suwandi satu diantara Kasi di PUPR Bengkayang. 

Sidang lanjutan pidana kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, di PN Tipikor, Jalan Uray Bawadi, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (25/11/2019). Sidang lanjutan ini beragendakan pemeriksaan empat orang saksi.
Sidang lanjutan pidana kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, di PN Tipikor, Jalan Uray Bawadi, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (25/11/2019). Sidang lanjutan ini beragendakan pemeriksaan empat orang saksi.

Feby mengatakan, dari fakta persidangan tadi, terungkap perencanaan permintaan sejumlah uang oleh Suryatman Gidot kepada Kadis PUPR dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Bengkayang, dengan menjanjikan akan mendapat penambahan dana APBD ke dinas tersebut. 

Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Tipikor Gidot, Jaksa KPK Sebut Gidot Minta Uang ke Kadis

"Jadi tadi terungkap dalam persidangan bahwa Kadis PUPR dan Kadis Pendidikan dimintai untuk mengumpulkan uang sejumlah Rp. 1 miliar, yang nantinya kedua dinas tersebut akan dijanjikan untuk penambahan dana di APBD. Masing untuk PUPR sebanyak Rp. 7,5 miliar, dan Dinas Pendidikan sebanyak Rp. 6 miliar," ujar Feby. 

Namun, lanjut dia, dalam pelaksanaannya ternyata untuk kadis Pendidikan berupaya menghindar untuk tidak memenuhi permintaan dari bupati.

Dan fakta di persidangan tadi, kata dia, belum dibuktikan bahwa Kadis Pendidikan memberikan uang kepada Suryatman Gidot. 

Fraksi PAN Target AKD Selesai Rabu 27 November 2019

"Jadi pada awalnya itu permintaan bupati itu sebanyak Rp. 1 Milyar kebutuhannya. Dari penjelasan saksi, permintaan tersebut berkaitan karena adanya kasus yang sedang diperiksa di Polda Kalbar, namun kita tidak menhetahui untuk apa dana tersebut. Alasan bupati kan dari keterangan saksi tadi untuk solusi pada kasus yang sedang ditangani oleh Polda," tambah Feby.

Sidang lanjutan pidana kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, di PN Tipikor, Jalan Uray Bawadi, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (25/11/2019). Sidang lanjutan ini beragendakan pemeriksaan empat orang saksi.
Sidang lanjutan pidana kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, di PN Tipikor, Jalan Uray Bawadi, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (25/11/2019). Sidang lanjutan ini beragendakan pemeriksaan empat orang saksi.

"Tapi inikan keterangan dari bupati. Marsini juga minta solusi, dirapatkan pada tanggal 30 Agustus ada permintaan dari bupati tersebut. Tapi tidak jelas. Entah akal-akalan bupati namun yang jelas itu bupati mengatakan demikian," sambung Feby. 

Dari fakta persidangan, lanjut Feby, belum diketahui untuk apa sebenarnya penggunaan uang yang diminta bupati kepada 2 kepada dinas tersebut.

Dari Rp. 1 miliar yang diminta oleh bupati, Kadis PUPR hanya bisa memenuhi sebanyak Rp. 300 Juta, dan Kadis Pendidikan hanya menyanggupi permintaan tersebut sebanyak Rp. 200 Juta, tapi Kadis Pendidikan tidak memenuhi permintaan tersebut. Dari keterangannya Martinus Suwandi dan keterangan Obaja, bahwa permintaan uang itu baru sekarang terjadi, sebelum-belumya belum pernah ada.  

"Artinya kan kaitan dengan alasan bupati itu, benar tidaknya kita lihat nanti pemeriksaan di Kejati. Permintaan itu dan penyerahan uang itu juga bertepatan dengan pemanggilan Suryadman Gidot oleh Polda Kalbar," pungkasnya. 

 Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved