Fakta Persidangan Kasus Gidot, Sebut Uang untuk Mengurus Kasus! Polda Kalbar Angkat Bicara

Terkait perkataan Pak Gidot pada JPU KPK tentang kasus itu silakan dalami sejauh mana kebenarannya

Fakta Persidangan Kasus Gidot, Sebut Uang untuk Mengurus Kasus! Polda Kalbar Angkat Bicara
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sidang lanjutan pidana kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, di PN Tipikor, Jalan Uray Bawadi, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (25/11/2019). Sidang lanjutan ini beragendakan pemeriksaan empat orang saksi. 

PONTIANAK - Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Mantan Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot digelar, di Pengadilan Tipikor Pontianak, Senin (25/11/2019).

Fakta persidangan menyebut, Gidot menghimpun sejumlah uang dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengurus kasus yang tengah ditangani Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat (Kalbar).

Atas hal tersebut, Polda Kalbar melalui Kabid Humas Kombes Pol Donny Charles Go menyampaikan pernyataan.

Kabid Humas menyebut, hal itu bukan hanya diungkapkan dalam persidangan kali ini.

Keterangan serupa juga pernah dikemukakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Kabid Humas pun menegaskan silakan saja ungkap dan dalami setiap fakta persidangan yang ada sesuai dengan keterangan para terdakwa.

Ungkap Fakta Persidangan, JPU KPK Sebut Jumlah Uang Yang Diminta Gidot pada Dua Kepala Dinas

"Kami dari Polda Kalbar mempersilakan untuk mengungkapkan dan mendalami setiap fakta yang ada di persidangan. Terkait perkataan Pak Gidot pada JPU KPK tentang kasus itu silakan dalami sejauh mana kebenarannya," ucap Donny Charles Go saat diwawancarai, Senin (25/11/2019).

Ia menegaskan apabila tidak ada bukti yang kuat terkait pernyataan bahwa Gidot mengumpulkan uang untuk mengurus kasus yang tengah ditangani Polda Kalbar, maka pihaknya meminta harus diproses dan ditindak tegas karena memberi keterangan palsu.

Kombes Pol Donny Charles Go, meminta setiap fakta persidangan yang disampaikan para tersangka harus disertakan dengan bukti-bukti sebelum itu dibuka pada publik.

"Kami dari Polda Kalbar memang tidak mengikuti proses persidangan, tapi lebih baik pengakuan sepihak para tersangka ini harus disertai bukti-bukti. Jangan sampai mencederai profesionalisme penyidik yang sudah berusaha maksimal bekerja. Jelas ini dapat menyudutkan Polda Kalbar,” kata Donny.

Jika Tak Dikandangkan, Basrun: Akan Dilakukan Penangkapan Massal Hewan Penular Rabies

Sejauh ini, Kabid Humas menegaskan kasus yang ditangani Polda Kalbar terkait Penyaluran Dana Bantuan Khusus (Bansus) Desa dari BPKAD Kabupaten Bengkayang masih terus berproses dan tidak berhenti.

“Kasus korupsi Bansus BKAD Kabupaten Bengkayang statusnya sudah pada tingkat penyidikan. Dit Reskrimsus juga sudah menetapkan dua tersangka dan berpeluang bertambah,” kata Donny.

Kabid Humas berharap jangan meragukan integritas dan profesional Polda Kalbar dalam menjalankan tugas. (*)

Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved