Warga Sipil Pertama Jabat Menkopolkam, Mahfud MD: Saya Bukan Orang Hebat, Nembak Saja Tak Bisa
Kelompoknya banyak, tapi setiap kelompok tidak lebih dari 30 orang. Masing-masing kelompok tidak mesti bisa menyatu.
lihat foto
DALAM posisi sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Prof Dr Mahfud MD SH, mendapat empat tugas khusus dari Presiden Jokowi yaitu penegakkan hukum, pemberantasan korupsi, menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM), dan deradikalisasi.
Persoalan yang masih hangat ketika Mahfud MD diangkat menjadi Menkopolhukam yaitu aksi anarkisme dan gerakan separatisme di Papua.
Aksi di Papua bukan hanya membawa kerugian materiil, tetapi juga hilangnya puluhan nyawa manusia.
Mohammad Mahfud MD baru saja menerima tamu empat anggota Parlemen Selandia Baru, Rabu (20/11), sebelum menemui tim Redaksi Tribun Network.
• Malam Grand Final Pemilihan Duta HIV AIDS 2019 Meriah, Inilah Pesertanya
Pada pertemuan dengan orang asing itu Mahfud membahas soal Papua dan komitmen Indonesia dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
"Pelanggaran HAM itu menyangkut tiga hal yaitu yang terjadi di masa lalu, baru terjadi, dan bagaimana meminimalisir kejadian di masa mendatang. Kalau bisa menghindari pelanggaran HAM di masa depan katanya. Berikut lanjutan wawancara eksklusif dengan Mahfud MD di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta.
Tribun: Anda merupakan orang sipil pertama yang menjadi Menkopolhukam. Apa maknanya orang sipil mendapat amanah sebagai Menkopolhukam?
Mahfud: Begini, saya membayangkan pada masa lalu Menkopolhukam dianggap sebagai pusat pengendalian pertahanan dan keamanan.
Sifatnya lebih militeristik, karena pada waktu itu kan situasinya belum begitu baik.
Sekarang sudah lebih demokratis, sehingga munculnya orang sipil seperti saya yang dipentingkan adalah bagaimana melaksanakan visi dan program pemerintah. Saya ini nembak saja tidak bisa..ha...ha..ha.
Dulu ada orang hebat-hebat (yang menjabat Menkopolkam). Ada Pak Sudomo (Laksamana TNI Sudomo), Pak SBY (Jernderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono), Pak Agum (Jenderal TNI Agum Gumelar), wah hebat-hebat.
Saya bukan orang hebat, tapi saya dipercaya oleh Presiden Jokowi. Tentu Presiden tahu apa yang dibutuhkan dunia polhukam ini. Lalu saya diberi amanah.
Tribun: Saat Anda diangkat sebagai Menkopolhukam, kontroversi mengenai Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berlangsung. Dalam konteks itu, apakah Anda dimintai pendapat atau memberikan saran kepada Presiden?
Mahfud: Tidak ada pesan khusus tentang itu. Pokoknya saya dininta meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.
Begitu pula soal undang-undang terbaru (Undang-undang KPK), yang tengah menjadi kontroversial, tidak ada dipesankan kepada saya.
