Warga Sipil Pertama Jabat Menkopolkam, Mahfud MD: Saya Bukan Orang Hebat, Nembak Saja Tak Bisa

Sekarang Presiden sudah memutuskan tidak akan mengeluarkan Perppu, dalam konteks menunggu hasil judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dari situ bisa dilihat nanti apakah perlu Perppu atau tidak.

Atau mungkin pandangan masyarakat saat itu sudah bergeser, sudah berubah karena melihat perkembangan situasi.

Kita lihat, tetapi intinya pemberantasan korupsi harus segera dikonsolidasikan agar lebih menguat.

Tribun: Menurut Anda bagaimana peluang judicial review terkait Undang-undang KPK?

Mahfud: Menurut saya 50-50. Artinya peluang sama-sama kuat. Kan selalu ada kejutan di Mahkamah Konstitusi.

Dulu waktu saya masih di MK, orang mengira tidak bakalan berani membongkar kasus sadapan pembicaraan rahasia para pejabat. Orang mengira saya takut, ternyata bikin kejutan. 

Waktu saya membubarkan Badan Pengelola (BP) Migas, semua orang tidak percaya. Orang mengira MK tidak mungkin berani membubarkan, soalnya lembaga itu begitu kuat selama bertahun-tahun.

Saya bubarkan juga bisa. Masih ada peluang 50-50. Namun kalau saya disuruh memprediksi, MK akan mengabulkan sebagian permohonan. Kan ada 11 permohonan yang diajukan. Tidak semua dikabulkan. Kita lihat saja.

Tribun: Terkait Papua apa prioritas Anda?

Mahfud: Saya baru berdiskusi dengan Pak Sutiyoso (Mantan Kepala Badan Intelijen Negara/BIN Sutiyoso) soal Papua.