Sutarmidji Tantang Lakukan Riset Kandungan Daun Kratom yang Disebut Narkotika oleh BNN
Contohnya Kratom, itu kan nanti dilarang. Nah seharusnya dilakukan penelitian komprehensif dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi.
Penulis: Anggita Putri | Editor: Rizky Zulham
lihat foto
PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menegaskan, ke depan para peniliti harus peka terhadap tren atau perkembangan isu di daerahnya.
Sehingga tidak menutup kemungkinan memerlukan pemikiran dari para peniliti sebagai solusi atau jalan keluar, apabila tren atau isu tersebut menjadi polemik di masyarakat.
“Contohnya Kratom, itu kan nanti dilarang. Nah seharusnya dilakukan penelitian komprehensif dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi. Kalau sudah ada, baru kita ambil langkah-langkah kebijakan seperti apa gitu,” ujar H Sutarmidji saat menjadi narasumber pada
Pengukuhan Pengurus Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) dan Penandatanganan MoU dengan Universitas Panca Bhakti dan Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalbar di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (20/11).
Orang nomor satu di Kalbar ini juga berpesan, selain itu para peniliti juga harus jeli memilih objek penelitiannya dan dituntut mampu menjawab sebanyak mungkin permasalahan yang ada.
Namun, menurut gubernur justru di lembaga itu, merupakan orang-orang cerdas yang mampu berpikir komprehensif dan bisa menjawab permasalahan yang lahir di daerah tersebut.
“Jangan sampai, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sulit berkembang, karena orang-orang yang di tempatkan di sana di anggap sebagai buangan. Padahal, profesi di litbang itu justru orang-orangnya cerdas, bisa melakukan penilitian komprehensif,” tukasnya.
Selain itu, midji juga berharap para peneliti bisa jeli memilih untuk objek penelitian dan bisa menjawab permasalahan sebanyak mungkin.
"Sehingga jangan sampai lembaga penelitian atau Litbang itu singkatannya yang seharusnya lembaga penelitian dan pengembangan lalu dianggap sulit berkembang karena orang yang disimpan disitu di anggap buangan misalnya," kata H Sutarmidji.
Tanpa melalui penelitian kebijakan atau keputusan yang di ambil, masih katanya, kadang justru menjadi polemik karena jawaban ilmiahnya tidak ada.
Padahal, alnjut Midji, profesi sebagai peneliti itu sebenarnya mendapat tempat yang baik dan seharusnya orang-orang pintar, cerdas dan orang-orang yang mampu berfikir secara konferensif bisa menjawab permasalahan yang ada di suatu kawasan daerah.
Balitbang Kalimantan Barat menggelar temu ilmiah bidang sosial dan pemerintahan dengan tema ‘Inovasi Kemandirian Daerah dan Peran SDM Kelitbangan di Era Revolusi Industri 4.00'.
Kegiatan ini dirangkaikan dengan kegiatan pengukuhan Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) Provinsi Kalbar, serta pendandatangan Mou Provinsi Kalbar dengan Universitas Panca Bhakti dengan Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalbar dan Kementrian Lembaga yang ada di Kalbar.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Kalbar , H Sutarmidji sekaligus sebagai pembicara. Pada kegiatan ini juga dihadiri oleh ratusan orang yang terdiri dari para peneliti, akademisi, dan OPD Provinsi Kalbar.
Sinergisitas
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat, Ir Ansfridus J Andjioe mengatakan, Temu Ilmiah Bidang Sosial dan Pemerintahan ini untuk membangun sinergisitas antara pemerintah daerah dengan lembaga kementerian yang berkedudukan di Provinsi Kalbar dan Perguruan Tinggi baik negeri dan swasta.
Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah ingin mendorong pemerintah untuk mengedepankan kebijakan pembangunan berbasiskan riset.
"Selain itu bertujuan untuk mengembangkan inovasi dan kompetensi peneliti, meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang dapat segera dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat baik skala nasional maupun lokal ," ujarnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berusaha mendorong agar daerah bergerak seirama dengan perkembangan teknologi dalam mengelola kekayaan alamnya.
"Inovasi akan memberikan nilai tambah (added value) terhadap produk yang dihasilkan masyarakat, yang nantinya akan membentuk kemandirian ekonomi masyarakat, yang akhirnya bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat," ujarnya.
Selain itu, untuk menghadapi berbagai tantangan yang makin besar dan komplek diperlukan perencanaan dan ketetapan kebijakan yang efektif.
Kebijakan tersebut harus didukung dengan riset yang akurat, sehingga mampu menjawab risiko dan peluang yang dihadapi ke depan.
Perubahan paradigma dalam pengambilan kebijakan berbasis riset membuka peluang besar bagi para peneliti ataupun ilmuan untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan.
Selain itu, masih diperlukan upaya untuk memastikan agar penelitian dapat diakses oleh para pembuat kebijakan sehingga hasil penelitiannya dapat digunakan secara lebih efektif.
Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga berupaya mendorong para peneliti dan ilmuan untuk melakukan riset dan inovasi di bidang-bidang yang erat kaitannya dengan perekonomian masyarakat.
Ia mengatakan saat ini peran SDM, Iptek dan Inovasi menjadi begitu nyata dalam era Revolusi Industri 4.0. Dunia riset, khususnya yang melibatkan pendidikan tinggi, lembaga litbang dan komunitas iptek dan inovasi dituntut untuk aktif beradaptasi dalam menciptakan ide-ide inovatif dan kreatif guna menjawab peluang dan tantangan era revolusi industri 4.0.
Untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan MoU dengan beberapa lembaga dan Perguruan Tinggi yang ada di Kalimantan Barat seperti Universitas Tanjungpura Pontianak.
"Tadi telah kita saksikan bersama telah ditandatangai MoU antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Barat bersama Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak dan Universitas Muhammadiyah Pontianak," jelasnya.
Hal ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah yang berbasis riset atau research based policy menjadi sebuah keniscayaan agar kebijakan yang dihasilkan akurat, tepat waktu, dan kredibel.
"Hasil riset tidak hanya mendukung kebijakan pemerintah, namun mendorong hasil riset seperti halnya berkomunikasi dan beradaptasi dengan budaya kerja industri," ujarnya.
Ia mengatakan Penelitian yang berkualitas sebaiknya tidak hanya dijadikan dan dimuat sebagai jurnal, tetapi bisa dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah sehingga dapat membangun daerah khususnya Provinsi Kalimantan Barat. (ang)
