BPKPD Kalbar Akui Sudah Surati 350 Perusahaan yang Belum Bayar Pajak

Sugiyanta menambahkan bahwa tagihan ini juga ditandatangi oleh Gubernur Kalbar dan sudah disampaikan dengan perusahaaan.

BPKPD Kalbar Akui Sudah Surati 350 Perusahaan yang Belum Bayar Pajak
TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRI
Foto bersama Kepala BPKPD Provinsi Kalbar, Mahmuda usai Rapat Kordinasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Se-Kalbar Tahun Anggaran 2019 yang diselenggarakan di Hotel Kapuas Palace, Kamis (21/11/2019). 

Namun belum melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran dan atau melakukan pelunasan terhadap PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) pada batas jatuh tempo ditentukan.

Hal ini sampaikannya dalam sambutannya pada acara Rapat Kordinasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Se-Kalbar Tahun Anggaran 2019 yang diselenggarakan di Hotel Kapuas Palace, Kamis (21/11/2019).

Kegiatan ini mengangkat tema Sinergitas antar lnstansi Pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat dalam Optimalisasi Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Sektor Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Ia berharap dalam hal ini dapat dioptimalkan pemungutannya oleh KPP Pratama khususnya dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota serta didukung oleh pemerintah Provinsi.

"KPP Pratama sebagi institusi yang melakukan pemungutan PBB P-3 hendaknya selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota untuk pemutakhiran data yang selalu menjadi permasalahan setiap tahunnya," ujarnya.

Selain itu, hal yang harus menjadi perhatian yaitu pemilik objek pajak yang tidak atau menghindari kewajibannya dalam membayar PBB P-3 untuk dapat ditindaklanjuti.

"Upaya-upaya seperti ini diperlukan untuk pengoptimalisasian pemungutan PBB P-3," tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan terobosan dan inovasi.

Berkaitan dengan penetapan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha Dan/Atau Pekerjaan di Kalimantan Barat Tanggal 11 September 2017.

lni merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menertibkan pelaku usaha yang melakukan usaha dan atau pekerjaan di Kalimantan Barat tetapi masih menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan pusat.

Halaman
123
Penulis: Anggita Putri
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved