Konsultasi ke BNPB, Ini Yang di Bahas DPRD Sambas

Naskah kajian akademik itu akan di padukan dan di bungkus dengan produk hukum, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah (Perda).

Konsultasi ke BNPB, Ini Yang di Bahas DPRD Sambas
TRIBUNPONTIANAK/IST/DPRD Kabupaten Sambas
Anggota DPRD Kabupaten Sambas, bersama dengan BPBD saat melaksanakan konsultasi ke kantor BNPB di Jakarta. 

SAMBAS - Ketua Pansus 1 DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo mengatakan pihaknya telah melaksanakan Konsultasi terkait dengan Raperda Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024.

"Kegiatan konsultasi dalam pembahasan Raperda khususnya kajian akademik terkait perda Perencanaan penanggulangan bencana tahun 2020-2024," katanya, Selasa (19/11/2019).

"Dalam Perda tersebut kota atau daerah mencoba memetakan titik dan tipelogi rawan bencana disemua Kecamatan. Sehingga nanti lebih mudah untuk di buatkan perencanaan dan penanganannya," ungkapnya.

Selanjutnya kata Figo, naskah kajian akademik itu akan di padukan dan di bungkus dengan produk hukum, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah (Perda).

DPRD Kabupaten Sambas Konsultasi Ke BNPB Bahas Perda Penanggulangan Bencana Daerah

"Jadi naskah kajian ini yang di bungkus dalam produk hukum daerah, selain merupakan instrumen yang bersipat filosofis dan yuridis. Ini kajian bisa dikatakan sebagai master plan dari upaya kita menangani berbagai persoalan bencana secara komperhensif baik dari pra bencana maupun pasca bencana," tutur Figo.

Selain itu, Figo mengungkapkan jika mereka juga menyampaikan proposal kepada BNPB untuk memenuhinya beberapa peralatan buang diperlukan.

"Pada kesempatan itu pula kita menyodorkan proposal logistik dan peralatan. Karena memang kita akui perangkat daerah BPBD ini memang masih baru dan perlu bantuan sarana dan prasarana maupun peningkatan SDM yang lebih tangguh dan profesional secara teknis dalam manajemen sebuah bencana," tegas Figo.

"Alhamdulilah permohonan kita disetujui dan BNPB segera memberikan bantuan, katanya," bebernya.

Tidak hanya itu, mereka juga berkonsultasi terkait dengan pemetaan BNPB terkait Sambas yang masuk ke daerah rawan bencana.

"Selain itu pula kita juga berkonsultasi tentang daerah Sambas yang dari hasil pemetaan BNPB merupakan daerah zona merah rawan bencana dan menempatkan daerah Sambas di nomor dua dengan tingkat daerah rawan bencana di kalimantan barat dari 11 kabupaten kota yang ada di Kalbar," katanya.

Adapun potensi bencana yang dipetakan itu adalah seperti banjir, longsor dan abrasi. Oleh karenanya, Figo juga menyampaikan agar BNPB bisa memberikan perhatian kepada Sambas untuk menanggulangi Maslah tersebut.

"Potensi bencana tersebut diantaranya Karhutla, Abrasi, Banjir dan kekeringan dan masih banyak lagi. Oleh karena itu kita minta BNPB untuk bisa mengucurkan dana khususnya abrasi di tiga Kecamatan daerah pantai diantaranya Jawai, Paloh dan Pemangkat yang dimana sudah hampir mengikis badan jalan dan pemukiman penduduk," jelasnya.

Disampaikan Figo, hal itu juga di sambut baik oleh BNPB. Dan mereka berjanji akan meninjau kondisi yang disampaikan DPRD ke Sambas.

"BNPB merespon dengan baik sekali dan siap untuk meninjau langsung kondisi abrasi tersebut.
Namun BNPB meminta agar Bupati bisa membuat status siaga darurat dulu jika memang daerah rawan abrasi tersebut ingin ditanggulangi," tutur Figo.

Untuk diketahui, Konsultasi di BNPB di motori oleh Pansus 1, yang diketuai oleh Ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo. Dan di dampingi oleh Kapala pelaksana OPD BPBD Kabupaten Sambas, Yudi dan beberapa orang terkait lainnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved