Jadi Menteri Desa, Halim Iskandar: Tidak Ada Pesan Khusus dari Muhaimin Iskandar

Halim: Jadi soal desa di Konawe, ada semua pertanggungjawabannya, penggunaannya. Duitnya digunakan.

Namun karena begitu kencangnya polemik soal itu, saya minta cek lagi. Tanya pada pendamping desa, verifikasi ulang.

Nah, terkait tiga desa yang disebut, satu desa berubah jadi kelurahan (kelurahan tidak dapat jatah dana desa), satu desa masuk kawasan hutan lindung, yang satu lagi double entry. Jadi yang double entry dananya tidak dicairkan.

Tribun: Apa percepatan kerja yang ingin Anda laksanakan?

Halim: Menurut petunjuk Presiden, visi misi menteri tidak ada. Karena ini periode kedua (pemerintahan Jokowi periode kedua) tidak ada program kerja 100 hari.

Tapi bukan berarti kemudian kami tidak punya percepatan. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan hari ini, kita lakukan hari ini. Contoh soal program penguatan digitalisasi.

Sebagai contoh, ketika ada informasi mengenai desa fiktif, kami bisa memanfaatkan website kementerian yang begitu lengkap. Informasi masuk begitu valid.

Termasuk data stunting di semua desa kami punya. Kami siap di cross check dengan data stunting Kementerian Kesehatan, misalnya. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan apresiasi terhadap data yang kami punyai, karena kami punya pendamping desa.

Pendamping desa melaporkan secara real time data di lapangan, tidak lagi pakai laporan manual.

Kecuali daerah yang tidak ada sinyal, ya sudah data dikumpulkan secara manual terlebih dahulu, baru kemudian dikirimkan melalui jaringan internet ketika berada di kawasan yang ada sinyal. 

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak