Jadi Menteri Desa, Halim Iskandar: Tidak Ada Pesan Khusus dari Muhaimin Iskandar

Tribun: Di Kemendestrans ada wakil menteri, bagaimana mengatur pembagian tugas antara Anda dengan wakil menteri?

Halim: Antara menteri dan wakil menteri tidak perlu didikotomikan, sehingga tidak harus ada pembagian tugas yang bersifat dikotomi. Semua pertanggungjawaban kan ada pada menteri bukan wakil menteri.

Oleh karena itu kepada wakil menteri saya bilang, ayo kerja bareng. Mana yang harus saya kerjakan dan mana yang bisa wakil menteri kerjakan.

Tribun: Ketika muncul informasi mengenai desa siluman yang dilontarkan Menteri Keuangan, apa yang Anda lakukan?

Halim: Pertama, saya melihat posisi Kemendestrans. Terus bagaimana pola hubungan antara Kemendestrans dengan kementerian lain.

Jadi setiap hal harus dipahami dulu posisi kita di mana. Itu sudah menjadi pola pikir saya sejak lama.

Selanjutnya dilihat apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kemendestrans terkait dana desa. Nah dari situ saya kemudian mendalami semua isu itu.

Dalam waktu singkat saya mengatakan bahwa dalam perspektif Kementerian Desa tidak ada desa fiktif.

Tribun: Bagaimana bisa begitu?

Halim: Karena semua desa kami punya datanya, termasuk alokasi dana desa. Semua menggunakan dana desa secara akuntabel.

Yang kedua, dana desa tidak cair tidak serta merta 100 persen. Tahap pertama 20 persen.

Menuju ke pencairan termin kedua harus membuat laporan. Baru kemudian cair termin kedua sebanyak 40 persen. Setelah termin kedua selesai, baru cair 40 persen berikutnya.

Saya kemudian mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan, pencairan terakhir jangan 40 persen karena serapannya terlalu berat, begitu juga pembuatan laporannya.

Komposisi pencairan saya usulan sebagai berikut, 20 persen, 50 persen, dan 30 persen. Jadi yang 50 persen ada di tengah.

Tribun: Bagaimana dengan tiga desa fiktif yang ada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara?