Wawancara Eksklusif

Wong Ndeso yang Jadi Menteri Desa, Inilah Komentar Menteri Halim Iskandar Terkait Desa Siluman

Itu sisi spiritualnya. Selama ini setiap mendapat amanah selalu saya kaitkan dengan sisi spiritual.

Editor: Jamadin
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar menyampaikan arahannya sekaligus membuka Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa (PID) ke-II provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 di hotel Kini, Pontianak, Senin (4/11/2019).  

Wong Ndeso yang Jadi Menteri Desa, Inilah Komentar Menteri Halim Iskandar Terkait Desa Siluman

PONTIANAK - Belum sebulan Abdul Halim Iskandar menjabat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendestrans), muncul informasi mengenai desa siluman atau desa fiktif yang menerima dana desa.

Namun isu tersebut tak membuat Halim Iskandar stres dan bingung. Kakak kandung Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar itu bahkan mengaku kasus desa siluman justru membuatnya lebih cepat memahami persoalan di Kemendestrans.

"Dalam perspektif Kementerian Desa, tidak ada desa fiktif (desa siluman). Desa-desa itu menggunakan dana desa secara akuntabel. Semua ada bukti pertanggungjawabannya," ujar
Abdul Halim Iskandar saat wawancara eksklusif dengan Tim Tribun Network yang dipimpin Newspaper Director Tribun Network, Febby Mahendra Putra.

Berikut petikan wawancara dengan Halim Iskandar di rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta, Kamis (14/11) malam.

Begitu diminta membantu Presiden Jokowi terkait urusan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, apa yang terbesit di benak Anda?

Yang terlintas dalam benak saya, pertama, alhamdulillah dapat lahan ibadah yang baru. Mengapa?

Karena permasalahan desa pasti banyak terkait dengan kemiskinan. Ada kecenderungan orang fakir itu kufur.

Orang fakir itu kalau tidak bisa me-manage diri, dia cenderung kufur. Kalau kemudian kita bangun desa, dan bisa mengentaskan kemiskinan, seberapapun, berarti mengurangi kekufuran.

Itu sisi spiritualnya. Selama ini setiap mendapat amanah selalu saya kaitkan dengan sisi spiritual.

Kedua, masalah desa merupakan pekerjaan saya sejak lama. Jadi saya sejak 1999, ketika saya menjadi Ketua DPRD Jombang (Jawa Timur) saya senang banget kunjungan ke desa-desa, sampai harus naik motor, naik gunung, dan seterusnya.

Bahkan, nginep dari satu desa ke desa lain. Itu ada satu kebahagiaan tersendiri. Ada keguyuban, atau mungkin karena memang saya orang desa.

Hari Ini Daud Yordan Lawan Petinju Afrika Selatan, Bupati Citra Duani Optimistis Menang

Peserta Padati Lokasi Senam Sehat Tribun Pontianak Bersama Honda

Ketiga, sejak di Jombang saya sudah banyak bicara tentang hakekat otonomi. Waktu itu saya bilang ke teman-teman eksekutif dan legislatif, kalau kita mau membangun Jombang, kuncinya hanya satu, dimulai dari desa.

Saya selalu bilang, hakekat otonomi daerah itu di desa. Sekarang saya diberi kesempatan oleh Pak Jokowi untuk menangani lahan lebih luas, tidak hanya sebatas Jombang dan Jawa Timur.

Apakah benar Jokowi menyampaikan pesan pertama kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu jangan korupsi?

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved