Gang Semut Pontianak Timur Sumbang Kawasan Kumuh Terbesar

PONTIANAK - Sebuah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan kumuh tak terlepas dari bangunan yang tidak layak huni, semraut dan tidak tertata.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Fuadi Yusla menjelaskan saat ini masih ada pekerjaan untuk meningkatkan rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Saat ini kawasan kumuh di Kota Pontianak tinggal 4,41 hektar.

• Kawasan Kumuh Tinggal 4.41 Hektar, Pemkot Pontianak Optimis Tuntas 2024

• Kepala Bappeda Pontianak, Amirullah: Kawasan Kumuh Tinggal 4,41 Hektar

• Target 2021 Pontianak Bebas Kumuh, Kerjasama Intervensi Pusat, Rp 2 M untuk Bedah Rumah

Satu titik yang paling luas menjadi kawasan kumuh adalah Gang Semut Pontianak Timur.

"Gang sumut itu termasuk liar dan kumuh. Itu 1,7 hektar," ucap Fuadi Yusla saat diwawancarai di Hotel Orchadz Gajahmada dalam acara lokakarya program KOTAKU, Kamis (14/11/2019).

"Kemudian ada beberapa lokasi, 6 atau 7 lokasi termasuk di Jalan Kartini itu ada nol koma sekian dan di Beliung pingir sungai juga ada beberapa tetapi kecil hanya 0, koma. Yang besar ada di sumut itu 1 hektar lebih," sambungnya. 

Untuk mengentaskan kawasan kumuh di Gang Semut, dimana saat ini adalah titik terluas.

Pemkot Pontianak sudah punya program membangun rusunawa, saat ini masih menunggu penyelesaian tanahnya.

"Jadi Satu hektar lebih itu kawasan Gang Semut, masyarakat yang berdomolisili disana kita tawarkan untuk menempati Rusunawa."

"Saya yakin mereka mau, karena rusunawa itu sekarang sudah bagus tipe 36 dan layak. Nanti mereka akan di kenakan retribusi tiap bulan bayar iuran," tambahnya.

Lahan Gang Semut dijelaskannya adalah lahan HGB milik sebuah perusahaaan.

Saat ini HGB nya telah selesai, Fuadi menyebutkan pihaknya tengah mengurus dan mudahan nanti lahan itu bisa diambil alih Pemkot Pontianak.

"Akan kita urus dan mudah mudahan bisa jadi milik Pemkot dan bisa kita bikin rusun,"ujarnya.

Kemudian ia memaparkan saat ini rumah tidak layak huni terdata 888 unit yang tersebar di beberapa kelurahan.

Untuk mempercepat pengentasan kawasam kumuh intervensi pada rumah tidak layak huni terus dilakukan.

Fuadi menambahkan 2019, pihaknya telah melakukan bedah rumah sekitar 300 unit.

"Sekarang rumah tidak layak huni masoh 888 unit, 2019 ini kita sudah merehap 300an rumah dan semoga tahun 2020 nanti kita bisa rehap 200-300 lagi," ucap

Ia berharap dua atau tiga tahun kedepan rumah tidak layak huni dapat dituntaskan.

Namun ada persoalan yang namanya rumah, disebut Fuadi Yusla satu atau dua tahun rumah yang sudah bagus mungkin akan menurun lagi kondisinya.

Sehingga angka rumah tidak layak itu akan selalu bergerak dan sulit untuk meniadakankannya.

"Tahun depan dari pusat kita dapat bantuan juga, kurang lebih 200 sampai 300 unit. Kalau dari APBD sekitar 100 rumah selalu kita laksanakan, tapi dari APBD anggarannya memang agak fleksibel."

"Sebab anggaran terkadang dikeluarkan untuk membantu musibah, kena kebakaran, angin puting beliung. Jadi dari angaran yang kita siapkan kurang lebih Rp2 miliar itu bisa untuk hal hal yang demikian," tegasnya.

Kemudian kawasan kumuh juga berkaitan dengan saluran, Fuadi Yusla menyebutkan setiap tahun dinasnya selalu menganggarkan untuk perbaikan dan pembuatan salura iya tersier.

Bahkan jumlahnya bisa mencapai 200-300 titik setiap tahunnya. Begitu pula dengan jalan lingkungan setiap tahun 400-500 diperbaiki dan dibangun.

"Insyaallah tiap tahun ada pembangunan kita, tetapi kalau untuk mendukung kawasan kumuh memang sangat minim. Karena sasaran dari lingkungan ini memang daerah yang kumuhnya sedang. Kalau kumuhnya parah Alhamdulillah ada program KOTAKU sehingga intervensi dari pemerintah pusat kementrian PU khususnya itu sangat membantu," ujarnya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak