Pemprov Kalbar Tak Ingin Karhutla Seperti 'Berulang Tahun'

Kadis Perkim LH, Kalbar, Adi Yani menjelaskan, jika pihaknya dalam hal ini pemprov Kalbar telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi karhutla

Pemprov Kalbar Tak Ingin Karhutla Seperti 'Berulang Tahun'
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Asisten II, Sy Kamaruzzaman saat menyerahkan cinderamata kepada komite II DPD RI 

PONTIANAK - Pemprov Kalbar, melalui Asisten II, Sy Kamaruzzaman mengungkapkan jika pihaknya tidak menginginkan jika karhutla muncul kembali layaknya seperti sedang berulang tahun.

Hal ini diterangkannya saat mewakili Gubernur Kalbar saat menerima kunker komite II DPD RI di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (12/11/2019).

"Kami di Kalbar, Bapak Gubernur dengan tegas terkait Karhutla dan kabut asap, supaya tidak jadi ulang tahun, namun memang terkadang ada hal-hal yang jadi persoalan," jelasnya.

Diterangkannya pula, jika Gubernur melalui program ingin adanya percepatan sesuau dengan mottonya Presiden, membangun dari pinggir diterjemahkan dengan desa membangun.

Sementara itu, Kadis Perkim LH, Kalbar, Adi Yani menjelaskan, jika pihaknya dalam hal ini pemprov Kalbar telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi karhutla.

BPBD Provinsi Gelar Rakor Penanganan Darurat Bencana Asap, Karhutla dan Upaya Pencegahan

Komite II DPD RI Sebut Karhutla Kalbar Seperti Ulang Tahun

Pemkab Sintang akan Bentuk Tim Krisis Kesehatan Tanggulangi Dampak Karhutla

"Bapak Gubernur sudah mengundang semua kegiatan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan, salah satu contohnya, Gubernur, Kapolda dan Pangdam mensosialisasikan pada 21 Maret didepan para pemanfaatan lahan tersebut," tuturnya.

Setelah melakukan pertemuan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, lanjutnya, ternyata memang terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Sehingga diawal bulan Agustus, kata dia, satelit lapan menerima sekitar 157 perusahaan perkebunan dan HTI yang indikasi areanya terbakar sehingga 157 perusahaan tersebut dipanggil oleh Gubernur untuk diberikan peringatan.

"Kemudian kami diminta mengecek langsung ke lapangan dan disaat cek lapangan, Kapolda turun langsung didampingi Kadis Perkebunan dan disegel sekitar 50 perusahaan dan dari 50 perusahaan yang diberi sanksi administrasi dan lebih lanjut Gubernur sudah menyurati Menteri yang telah memberi izin HTI dan HPH, kemudian kepada Bupati yang memberikan izin perkebunan kepala sawit untuk meninjau kembali izin yang diberikan tersebut," paparnya.

Bahkan, jelasnya, jika area yang diberi peringata terbakar atau dibakar berturut-turut selama tiga tahun maka dimintakan oleh pemberi izin untuk dicabut.

"Selain sanksi administrasi juga ada sanksi pidana, ada empat perusahaan yang sudah dimasukan ke pengadilan," tukasnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved