Kenaikan Gaji Badan Ad Hoc, KPU Akan Koordinasi Kembali dengan Kepala Daerah

Hal ini, lanjutnya, didasari surat KPU terkait tindaklanjut surat Mentri Keuangan tentang penetapan besaran honorarium badan ad hoc pemilihan 2020

Kenaikan Gaji Badan Ad Hoc, KPU Akan Koordinasi Kembali dengan Kepala Daerah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / RIDHO PANJI PRADANA
Satu diantara calon Komisioner KPU Kalbar, Lomon 

PONTIANAK - Komisioner KPU Kalbar, Lomon mengungkapkan jika gaji badan ad hoc nantinya berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilakukan bersama kepala daerah.

Namun terkait kenaikan, lanjutnya, KPU akan kembali berkoordinasi agar kemudian tertampung.

Seperti diketahui, Ketua KPU dengan Bupati setempat telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Artinya secara penganggaran pemilihan untuk tujuh Kabupaten sudah siap hanya saja ke tujuh Kabupaten tersebut diminta untuk berkoordinasi kembali dengan Pemda setempat terkait adanya kenaikan honor badan hoc yang belum tertampung di anggaran yang sudah disepakati," katanya, Minggu (10/11/2019).

Verifikasi Dukungan Bakal Calon Independen Diperlukan Koordinasi KPU-Bawaslu

Kenaikan Gaji Badan Ad Hoc KPU Untuk Pilkada Capai 70 Persen, Ini Rinciannya

Kabar Gembira Bagi PNS, Rapelan Kenaikan Gaji PNS Segera Dibayar Pemerintah, Catat Tanggalnya!

Hal ini, lanjutnya, didasari surat KPU terkait tindaklanjut surat Mentri Keuangan tentang penetapan besaran honorarium badan ad hoc pemilihan 2020.

Diungkapkannya, Anggaran Pilkada Kabupaten yang disetujui Pemda, Kabupaten Bengkayang 27,8 M; Kabupaten Kapuas Hulu 39 M; Kabupaten Ketapang 40,8 M; Kabupaten Melawi 22,4 M; Kabupaten Sambas 38,2 M; Kabupaten Sekadau 18,2 M; Kabupaten Sintang 45,2 M.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved