Verifikasi Dukungan Bakal Calon Independen Diperlukan Koordinasi KPU-Bawaslu

Umi Rifdiawaty mengungkapkan jika dalam proses verifikasi dukungan untuk calon independen

Verifikasi Dukungan Bakal Calon Independen Diperlukan Koordinasi KPU-Bawaslu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Presedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty 

Verifikasi Dukungan Bakal Calon Independen Diperlukan Koordinasi KPU-Bawaslu

PONTIANAK - Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia Kalbar, Umi Rifdiawaty mengungkapkan jika dalam proses verifikasi dukungan untuk calon independen, koordinasi antar KPU dan Bawaslu menjadi penting.

Ia pun mengungkapkan, dalam melakukan proses verifikasi dukungan sebagai syarat pencalonan untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah penting bagi KPU kabupaten untuk mematuhi prosedur dan teknis yang sudah ditetapkan.

"Dalam penelitian administrasi diharapkan kesiapan KPU dalam memanfaatkan teknologi informasi semakin baik," katanya, Jumat (08/11/2019).

Dalam pemilihan serentak, lanjutnya, tentu seluruh KPU yang menyelenggarakan pemilihan akan mengakses aplikasi teknologi informasi tersebut secara bersamaan karena tahapan dan jadwal yang berlaku adalah sama diseluruh Indonesia.

Umi Rifdiawaty Harap Proses Seleksi Cakada dari PDI Perjuangan Demokratis dan Terbuka

TRIBUNWIKI: Mengenal Umi Rifdiawaty, Lahir di Sintang Malang Melintang di Sambas

Umi Rifdiawaty: Penertiban APK Mesti Diperlakukan Sama

"Selain penggunaan teknologi informasi KPU juga akan melibatkan petugas verifikasi dalam jumlah yang banyak untuk itu perlu memastikan petugas yang direkrut tersebut bekerja secara profesional dan independen," katanya.

Terhadap petugas yang dilibatkan, lanjutnya, harus diberikan pengarahan tentang apa saja yang harus dilakukan.

Dan dalam pelaksanaan pemilihan KPU kabupaten harus melibatkan Bawaslu kabupaten dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan ini.

"Koordinasi antara KPU dan Bawaslu kabupaten akan sangat mempengaruhi terhadap hasil verifikasi begitu juga ketika verifikasi faktual dilaksanakan PPK harus melibatkan panwascam dalam melaksanakan tugasnya," jelas mantan Ketua KPU Kalbar ini.

Di sisi lain, kata Umi, penting bagi Bawaslu kabupaten dan panwascam untuk aktif melakukan pengawasan pada tahapan ini dan tentu pada tahapan lainnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved