Sutarmidji Minta Pemerintah Pusat Tak Stop Ekspor Kratom
Bahkan saat ini masa transisi bagi petani kratom dan pebisnis kratom untuk beralih, tenggat waktu tersebut hingga tahun 2022.
Penulis: Syahroni | Editor: Maudy Asri Gita Utami
lihat foto
Sutarmidji Minta Pemerintah Pusat Tak Stop Ekspor Kratom
PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji terus mendorong agar ada penelitian dan kajian lebih lanjut terhadap tanaman kratom yang saat ini tengah menjadi polemik lantaran adanya pernyataan sikap Badan Narkotika Nasional (BNN).
Bahkan saat ini masa transisi bagi petani kratom dan pebisnis kratom untuk beralih, tenggat waktu tersebut hingga tahun 2022.
Menyikapi hal tersebut, Gubernur Kalbar, Sutarmidji meminta kementerian terkait untuk mengkaji secara komprehensif kandungan kratom yang selama ini juga banyak dikonsumsi masyarakat Kalbar.
• Polemik Kratom, Komisi IV DPR RI Minta Pemerintah Buat Kajian Mendalam
• 80 Persen Eksportir Kratom Berasal dari Kalbar
Saat diwawancarai Tribun Pontianak, Midji mengharapkan kratom menjadi produk farmasi yang bisa dikembangkan.
"Saya berharap kratom jadi produk farmasi, sehingga harus diteliti lebih lanjut dan komprehensif," ucapnya pada Tribun, Sabtu (8/11/2019).
Kajian harus terus dilakukan seperti morpin dan zat adiktif lainnya yang dapat dikembangkan untuk kebutuhan farmasi.
"Harus dikembangkan, seperti morpin, memang kalau disalah gunakan bahaya, tetapi bisa dijadikan obat-obat untuk penyakit tertentu dan itu mengandung morphin," ucapnya.
Ia berharap kratom dapat dikaji lebih lanjut layaknya morpin dan zat adiktif lainnya yang bisa dibuat obat-obatan.
Bahkan ia berpendapat apabila langsung distop ekspor kratom maka akan membuat negara penghasil lainnya ketawa lantaran tidak ada pesaing.
Sementara saat ini, Kalbar merupakan penghasil terbesar kratom yang ada di Indonesia dan memiliki kualitas baik.
"Kalau kita stop ekspornya maka Thailand akan tertawa, karena mereka jadi pengekspor tanpa ada saingan. Saya lebuh cendrung mendorong atanya regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk mengatur dengan ketat, jangan langsung di stop," harapnya.
Selama ini, banyak masyarakat yang mengantungkan pendapatan mereka dengan bertani kratom, oleh sebab itu pemerintah pusat dimintanya terus mengkaji secara komprehensif kratom. (*)
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak
