PD AMAN Sekadau Nilai Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat adalah Penting dan Mendesak

Ia menyebut pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, bukanlah tuntutan yang tiba-tiba dan mengada-ada.

PD AMAN Sekadau Nilai Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat adalah Penting dan Mendesak
TRIBUNPONTIANAK/MARPINA SINDIKA WULANDARI
Ketua PD AMAN Kabupaten Sekadau Vinsensius Vermy 

PD AMAN Sekadau Nilai Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat adalah Penting dan Mendesak

SEKADAU- Ketua PD AMAN Kabupaten Sekadau Vinsensius Vermy mengingatkan semua pihak, bahwa pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat adalah hal penting dan mendesak.

Hal ini disampaikan saat ditemui di komplek pasar baru Sekadau, Sabtu (9/11/2019).

Ia menyebut pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, bukanlah tuntutan yang tiba-tiba dan mengada-ada.

Aman Kalbar Dukung DPRD Sahkan Raperda Masyarakat Adat

AMAN Kalbar: Reforma Agraria Harus Berpihak Pada Masyarakat Adat

Sebab perjuangan masyarakat adat di berbagai belahan dunia untuk memperoleh pengakuan, penghormatan dan perlindungan baik dari hukum nasional maupun hukum Internasional telah berjalan kurang lebih 500 tahun.

Hal ini dapat ditelusuri dari tulisan Ulf Johansson Dahre yang berjudul “The International Discourse on Indigenous Peoples: A Compilation of Legal and Political Documents” yang diterbitkan oleh International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA).

"IWGIA adalah sebuah kelompok kerja internasional yang melakukan kajian tentang isu-isu masyarakat adat yang berbasis di Denmark. Buku ini menguraikan secara rinci kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh berbagai negara dan organisasi internasional tentang masyarakat adat yang dipublikasikan pada tahun 2002," jelas Vermy.

Sampai saat ini, pencapaian tertinggi yang diperoleh masyarakat adat adalah pada Deklarasi PBB.

Yakni Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat atau United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) pada tahun 2007.

Serta Indonesia termasuk dalam Negara menyetujui isi deklarasi tersebut.

Oleh sebab itu Vermy menyebut, Indonesia secara moral dan politik berkewajiban mendukung adanya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat di dalam negeri.

"Deklarasi ini dapat menjadi dasar bagi keluarnya produk hukum Internasional lain seperti yang terjadi dengan Deklarasi Umum PBB Tentang Hak Asasi Manusia. Yang kini telah berkembang menjadi berbagai produk hukum Internasional yang bersifat mengikat negara-negara anggota seperti Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya," tutupnya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Marpina Sindika Wulandari
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved