Janji Pilkada Ditagih! 116.000 Orang di Kalbar Putus Sekolah

Ringkasan Berita:

1. Angka putus sekolah mencapai sekitar 116.000 orang, dengan kasus tertinggi di Kabupaten Ketapang, disusul Sambas dan Sanggau.
2. Terdapat 202 PKBM yang siap membantu, namun baru melayani sekitar 25 ribu warga sehingga dibutuhkan dukungan anggaran, peran pemerintah, serta kontribusi swasta melalui program CSR.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ke-67 pada 2 Mei 2026 mendatang, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kalimantan Barat menyoroti tingginya angka putus sekolah yang mencapai sekitar 116.000 orang.

Ketua PKBM Kalbar, Mahatir Muhammad, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut.

Ia menyebut angka putus sekolah di Kalimantan Barat tergolong tinggi dan perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.

Baca juga: Tinjau Distribusi MBG di SMKN 1 Sukadana, Ria Norsan: Cegah Stunting dan Ajak Siswa Rajin Belajar

“Angka putus sekolah tertinggi berada di Kabupaten Ketapang, disusul Kabupaten Sambas di peringkat kedua, dan Kabupaten Sanggau di peringkat ketiga,” ungkapnya, Minggu 12 April 2026.

Mahatir menjelaskan, saat ini terdapat 202 PKBM di Kalimantan Barat yang sebenarnya siap berperan dalam menekan angka putus sekolah. Namun, pemanfaatannya belum maksimal.

“Di Kalbar tercatat ada 202 PKBM di tingkat kabupaten/kota, namun hingga saat ini baru sekitar 25 ribu warga belajar yang terlayani. Hal ini tentu membutuhkan pembinaan serta dukungan anggaran,” ujarnya.

Baca juga: Ria Norsan Hadiri Musrenbang RKPD 2027 di Kayong Utara, Tekankan Prioritas Pembangunan Berkelanjutan

Ia menambahkan, dukungan terhadap PKBM tidak hanya diharapkan dari pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Saat ini di Kalimantan Barat terdapat berbagai perusahaan, baik milik pemerintah maupun swasta, seperti di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, bahkan proyek strategis nasional di Mempawah dan Kayong Utara"

"Kami harap ada perhatian dan kontribusi nyata,” katanya.

Selain itu, Mahatir juga mempertanyakan tindak lanjut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2024 tentang bantuan keuangan khusus pendidikan kesetaraan kepada kabupaten/kota.

“Hal ini juga menjadi janji politik saat Pilkada kemarin, terutama dalam debat kandidat. Sekarang tentu masyarakat menunggu realisasinya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mahatir mengatakan pihaknya bersama instansi terkait akan menertibkan PKBM yang tidak aktif atau bahkan fiktif di tingkat kabupaten/kota.

Langkah ini dilakukan agar program pendidikan kesetaraan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!