Iuran BPJS Kesehatan Naik, Julian: Harusnya Buat Program Kesadaran Bayar, Bukan Justru Menaikan
Sebagai peserta BPJS kelas III, Julai menyebut tidak menginginkan kenaikan tarif BPJS.
Penulis: Agus Pujianto | Editor: Maudy Asri Gita Utami
lihat foto
Iuran BPJS Kesehatan Naik, Julian: Harusnya Buat Program Kesadaran Bayar, Bukan Justru Menaikan
SINTANG- Ketua Umum Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Sintang, Julian Satria Putra menolak tegas kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasinonal (JKN) yang dikelola oleh BPJS kesehatan mulai tahun 2020.
Seperti diketahui, Iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) naik mulai 2020 diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Pasal 34 beleid tersebut diatur kenaikan iuran terjadi terhadap seluruh segmen peserta mandiri kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).
• Harrison Tegaskan Masyarakat Kurang Mampu Tak Perlu Khawatir Terkait Kenaikan Iuran BPJS
• BPJS Kesehatan Optimalkan Pemahaman Program JKN-KIS kepada Anggota TNI di Pontianak
“Jelas kami menolak karena tidak berpihak kepada rakyat, sebagaimana kita tau bahwa rata-rata yang menggunakan BPJS itu rakyat menengah ke bawah,” kata Julian kepada Tribun Pontianak, Jumat (8/11).
Sebagai peserta BPJS kelas III, Julai menyebut tidak menginginkan kenaikan tarif BPJS.
Menurutnya, tarif tidak naik saja, banyak peserta yang menunggak iuran.
Seharusnya, kata Julian, kalau berbicara tentang isu yang beredar masalah BPJS merugi dan lain sebagainya.
Seharusnya pemerintah dan BPJS membuat program tentang bagaimana agar kesadaran masyarakat untuk membayar tagihan, bukannya malah menaikan.
“Tarif tidak naik saja banyak pengguna yang menunggak tagihan, apalagi kalau di naikan ya semakin banyak tunggakan,” jelasnya.
Atas nama mahasiswa, Julian mendesak pemerintah pusat melalui Pemerintah Kabupaten Sintang segera membuat usulan kajian terhadap pimpinan dan direksi BPJS pusat.
Karena dinilai tidak memiliki kemampuan dalam mencari solusi terkait penganggaran dan pembiayaan BPJS yang berpihak kepada rakyat.
“Kami juga mendesak pemerintah dan BPJS untuk membuat program pembiayaan yg bersifat persuasif dalam segi penganggaran yang bertumpu kepada membangun kesadaran masyarakat,” pinta Ketua Aliansi Mahasiswa Senentang ini. (*)
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak
