Viral Aktivitas Pembalakan Liar Diduga di Meliau

"Yang keluarkan izin itu BPTSP, mereka minta pertimbangan kepada kami. Tetapi tidak ada permohonan itu sampai hari ini. Sehingga kami tidak tahu berapa potensi yang ada di APL," katanya. 

Untad menyatakan, apakah aktivitas perusahaan itu di kawasan HPL atau bukan, pihaknya juga tidak mengetahuinya. 

"Kalau potensi kayu di kawasan itu berdiamater lebih dari sepuluh, maka harus mengantongi izin pemanfaatan kayu (IPK). Tapi kalau dibawah itu, izinnya beda lagi," ungkapnya.  

Ia menambahkan, terkait izin land claering yang dikeluarkan Dinas Kehutanan pada Februari 2019, akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. 

Dari informasi yang dihimpun, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan surat nomor 244 pada 8 Februari 2019, prihal tanggapan atas permohonan izin pemamfaatan kayu (IPK). 

Dinas Kehutanan telah melakukan penelaahan areal di atas peta serta pengamatan terhadap kondisi vegetasi areal di lapangan. Dimana di dalam surat itu, tertuang bahwa petugas telah melakukan pengamatan lapangan terhadap kondisi vegetasi dan potensi tegakan kayu. 

Bahwa pada lokasi areal permohonan tersebut, tidak ditemukan adanya kegiatan aktivitas pembukaan lahan maupun pertambangan.

Vegetasi yang terdapat di dalam areal permohonan IPK seluas kurang lebih 779 hektare, adalah berupa tanaman kelapa sawit, semak blukar, karet tua yang tidak dirawat, perladangan masyarakat dan lahan terbuka.

Sementara pada surat lainnya nomor 709 yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, 23 April 2018 perihal tanggapan atas permohonan IPK, telah dilakukan telaah terhadap lokasi areal rencana  land clearing seluas kurang lebih 18,58 hektare, bahwa areal teraebut tidak terindikasi pada peta penetapan indikatif. 

Kondisi vegetasi  berdasarkan penafsiran lansad pada 2015, seluruhnya adalah merupakan nom hutan  (berupa pertanian lahan kering campuran), berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan petugas Dinas Kehutanan vegetasi yang ditemukan  tanaman karet masyarakat, tanaman palawija dan semak (tidak memiliki tegakan kayu berdiamater 10cm up). 

Di dalam surat itu menyatakan, dalam areal rencana  land clearing seluas kurang lebih 18,58 hektare merupakan non hutan, tidak memiliki tegakan kayu berdiamater 10 cm up. Sehingga aktivitas penambangan tidak diperlukan izin IPK.

Baca: Erajaya Group Resmikan 4 Outlet, Luncurkan 6 Internet Of Things Terbaru dan Gelar Iboxing Week 2019

Sementara pada surat lainnya yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, nomor 1506, pada  21 Agustus 2019, menyatakan jika hasil telaah kawasan areal perusahaan  seluas sepuluh ribu hektare lebih masuk kedalam APL, terkait rencana pembuatan jalan tambang di dalam atau di luar izin peruntukan sampai saat ini belum dilaporkan.

Sehingga belum dilaksanakan pemeriksaan lapangan dan terhadap aeral berstatus APL  yang secara fisik di dalamnya masih terdapat perpohonan atau potensi tegakan kayu wajib mengajukan IPK oleh pemegang izin peruntukan.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak