Jatim Kloning Program Sutarmidji, Menteri Desa Puji Program Desa Mandiri Kalbar

Jatim Kloning Program Sutarmidji, Menteri Desa Puji Program Desa Mandiri Kalbar

PONTIANAK - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memuji program dan kebijakan Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam menciptakan desa mandiri, khususnya dengan menggandeng TNI dan Polri.

Adik Muhaimin Iskandar tersebut bahkan hendak mencontoh program Sutarmidji.

Dia mengaku banyak belajar dari apa yang dilakukan oleh Sutarmidji dalam membangun desa selama satu tahun menjadi Gubernur Kalbar.

Menurut dia, kedatangannya di Kalbar adalah pembelajaran bagi dirinya sendiri dari kebijakan gubernurnya dalam mengelola desa.

"Ini sebuah pembelajaran yang luar biasa, sekaligus upaya memaksimalkan tanggungjawab saya," ucap Abdul Halim, Senin (4/11).

Penanganan desa memang harus sistem keroyokan dan sinergitas. Ia menegaskan adanya dukungan TNI dan Polri di Kalbar membangun desa maka semakin cepat pengentasan persoalan didesa.

"Baru menjabat beberapa bulan, gubernur Kalbar langsung membuat terobosan luar biasa, saya Ketua DPRD Jawa Timur 1 Periode, terus terang kalah lawan Kalbar," katanya.

Menurutnya, Jatim memang menggandeng TNI, tapi hanya satu aspek yaitu bedah rumah. Sedangkan di Kalbar, gubernurnya menggandeng TNI dan Polri.

Baca: Dampingi Menteri Desa PDTT Buka PID, Pangdam XII/Tpr Targetkan Optimalisasi Percepatan Desa Mandiri

Baca: Kodam XII Tanjungpura Adakan Berbagai Kegiatan Dukung Desa Mandiri

Baca: Polda Kalbar Ambil Bagian Ciptakan Desa Mandiri

Bahkan menurutnya dengan ide dan program itu, Sutarmidji layak jadi Menteri Desa untuk membangun desa.

Apa yang dilakukan Kalbar dengan membuat Pergub dan variabel-variabel penanganan desa ditegaskannya harus diadopsi daerah lainnya dan pihak kementerianpun akan mengadopsinya agar semakin cepat dalam penanganan desa-desa yang ada.

"Pergub dibuat oleh Pak Gubernur itu menekankan indikator membangun desa, itu bisa dicontoh daerah lain. jadi bukan hanya itu, pola, kebijakan yang diambil pak gub di sini. Nanti akan kita kloning tentu dengan memeprtimbangkan kearifan lokal," ucap Abdul Halim Iskandar.

Ia mencontohkan misalnya NTT tentu ada beberapa yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat, karena apapun yang namanya pembangunan desa itu harus memperhatikan dan memepertimbangkan kearifan lokal.

Apa yang dilakukan Gubernur Kalbar dalam mengeroyok pembangunan desa ditegaskannya selaras dengan apa yang dipikirkan dirinya tentang mensinergikan semua elemen yang ada.

Ia akan mensinergikan semua program dari seluruh kementerian, karena hampir semua kementerian itu punya program di desa.

Setelah ia mengecek mulai Kemendagri, Kemenkes, Kominfo, Kemensos, Kemendes total anggaran untuk desa itu mencapai Rp90 triliun, maka itu harus dimaksimalkan dan disinergikan.

"Bagaimana dengan berbagai program dari beberapa kementerian ini kita efektifkan. Maka dibangun sinergitas supaya dana yang banyak tadi menjadi fokus. Fokus apa pertama SDM dan sebagainya," tegas Abdul Halim Iskandar.

Sinergitas sangat penting, apa yang disuguhi oleh Gubernur Kalbar dengan konsepnya sangat bagus di mana di Kalbar sinergitas sudah dibangun dengan bagus utamanya antara Gubernur, Pangdam dan Kapolda bergerak bersama mensinergikan potensi, mengoptimalkan yang dimiliki untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

"Sebanyak 10 persen desa mandiri di Indonesia ada di Kalbar, atau ada 87 Desa Mandiri ada di Kalbar dari 834 se-Indonesia," tambahnya.

Disampaikannya apa yang dikonsep Gubernur Kalbar tentang pembagian variabel penanganan desa ini akan disampaikan pada Menteri Dalam Negeri.

Pasalnya Mendagri sudah mewacanakan akan melibatkan para stakeholder yang ada di wilayah kabupatan. "Apa yang dikonsepakan Pak Gub (Sutarmidji) tadi pasti akan direspon Pak Mendagri, akan dikuatkan untuk di daerah kabupaten kota," tambahya.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penanganan desa-desa yang ada. Di dalam Pergub itu, Midji membagi 52 variabel yang harus ditangani untuk menjadikan desa sebuah desa mandiri.

Kemudian didalam implementasinya, Midji menggandeng TNI-Polri serta membagi variabel yang harus ditangani desa melalui dana desa.

Adapula variabel yang ditangani oleh Pemkab dan variabel yang berat menurut Midji akan ditangani Pemerintah Provinsi Kalbar.

Sutarmidji menargetkan selama ini menjabat Kalbar tak ada lagi Desa Sangat Tertinggal.

Se Indonesia Midji menyampaikan pada Menteri Desa, Abdul Halim, hanya ada 834 desa mandiri dan Kalbar memiliki 87 Desa Mandiri.

"Ini artinya ada 10 persen lebih desa mandiri di Indonesia ini disumbangkan oleh Kalbar," ucap Midji, saat rapat Koordinasi Program Inovasi Desa ke III.

Kegiatan yang dihadiri para pendamping desa serta stakeholder ini dilangsungkan di Hotel Kini Pontianak, Senin (4/11).

Lanjut disampaikannya, untuk menjadikan desa mandiri dari status sangat tertinggal membutuhkan anggaran Rp 20 miliar - Rp 30 miliar. Oleh sebab itu, dana desa tidak akan bisa membuatnya.

Dari pada itulah Ia membuat peraturan terkait menjadikan desa mandiri dan ada 52 indikator.

"17 indikator didanai dana desa, 15 indikator diganggung kabupaten melalui pokir-pokir DPRD dan yang sisanya yang berat biarkan Pemrpov Kalbar membiayai dengan Pokir DPRD yang ada juga," ujar Midji saat diwawancarai.

Menjadikan Desa Mandiri dipastikan Midji sangat sulit apabila tidak adanya sinergitas antar semua stekeholder, dana desa tidak alan mampu mendukungnya.

Konsep pembangunan desa oleh Midji ini disambut baik Menteri Desa, Pembngunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.

Terbukti konsep ini bisa membuat Kalbar mampu menigkatkan jumlah Desa Mandiri dalam satu tahun terakhir.

"Seperti yang saya sampaikan diatas, kitakan melibatkan TNI-Polri dalam menangani desa ini, kemudian kita bagi variablenye dalam tiga kelompok," tegas Midji.

Ternyata ada suatu percepatan yang luar biasa, ia menyebutkan dari 1 Desa Mandiri menjadi 87 Desa Mandiri untuk satu tahun.

"Saat ini dari 53 Desa Maju, sekarang sudah 188 Desa dan itu modal bagi Kalbar untuk menjadikannya Desa Mandiri lagi, tinggal ditambah sedikit jadilah Desa Mandiri," ujarnya.

Menurutnya pembangunan ini paling efektif dari desa, kalau tanpa dari desa tidak akan ada capaian yang berarti.

"Alhamdulillah konsep kita selaras dengan program kementerian, inovasi desa kedepannya harus lebih banyak. Harus dimotivasi terus, karena banyak yang bisa dibuat oleh desa. Cuma saat ini belum tersingkronisasi dengan baik," tambah Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini.

Ia menyebutkan alasan selama ini menggandeng pihak Polda dan Kodam untuk menangani desa, pasalnya ada indikator yang harus ditangani mereka.

"Polda misalnya ketertiban, siskamling, pos kamling. Sementara untuk Kodam perelatan mereka lengkap, ada program TMMD dan kite di Program Bhakti TNI nye," jelas Midji.

Pemprov disebutnya melihat peluang itu, masuknya disitu, supaya desa itu ada percepatat.

"Kalau selama inikan kita tidak ada peralatan, sedangkan TNI ini lengkap. Sumur bor saja bisa 200 meter dalamnya dan kita mana ada alat gitu. Kemudian mempunyai alat juga untuk mebuat jalan dan menembuskan jalan," pungkasnya.

Pemerintah Provinsi Kalbar secara resmi sudah menerima keputusan tentang status desa di Kalbar dan ada tiga Kabupaten yang sudah bebas dari desa sangat tertinggal yaitu Mempawah, Sanggau dan Kayong Utara.

Saat ini hanya ada 834 desa mandiri di seluruh Indonesia dan 87 desa di antaranya merupakan desa di Kalbar. Jumlah 87 desa mandiri itu bagi andari otal 2.031 desa di Kalbar.

Peningkatan juga terjadi dari 53 desa maju saat ini menjadi 188 desa maju, desa berkembang yang awalnya 372 menjadi 767 desa,dan desa tertinggal ada 781 serta desa sangat tertinggal sebanyak 208 desa.

Pemprov Kalbar menargetkan untuk dua tahun ke depan tidak ada lagi desa sangat tertinggal, dan akan masuk ke desa mandiri.
Gubernur menargetkan pada 2020 akan bertambah 60 desa mandiri lagi.

"Saya yakin bisa lebih karena program APBD tahun ini banyak untuk memenuhi indikator desa supaya jadi desa mandiri. Desa yang sangat tertinggal harusnya tidak ada lagi dalam waktu masa pemerintahan saya. Kalau perlu desa tertinggal tak ada. Itu bukan hal yang sulit kalau kita mau ," pungkasnya. (oni)