Muhammad Munsif: Kalbar Punya Tugas Wujudkan Swasembada Daging
Muhammad Munsif mengatakan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas untuk mewujudkan swasembada daging
Penulis: Anggita Putri | Editor: Madrosid
lihat foto
Itu tidak menutup kemungkinan ada intruksi sapi dari luar dan lewat persilangan atau kawin suntik. Jadi dihasilkan bayi lahir itu adalah sapi silangan yang akan mendekati bentuk sapi import.
Ia mengatakan sejauh ini di Kalbar belum punya proyek membagikan bibit ternak seperti OPD lain karena dana terbatas adapun dalam jumlah kecil yakni hanya bisa memasukan sapi indukan 30 ekor.
"Dana dari APBN hanya mendukung program inseminasi buatan, dan kita juga mendukung akselerasi operasional dari pada inseminasi buatan itu karena tidak semua di tanggung pusat, tapi kita masih ada dana untuk mendapat indukan setahun 30 ekor," ujarnya.
Selain itu, di Kalbar penempatannya sendiri dengan konsep kawasan dan tidak di bagi rata dan kawasan saat ini yang mendapatkan legalitas payung hukum ada di Kapuas hulu di daerah Jongkong.
Berdasarkn data BPS populasi awal sapi di kalbar sebanyak 142 ribu ekor dan di bandingkan dengan Jatim yg punya 1.4 juta dan Kalbar masih sangat jauh. Namun dibandingkan Se-Kalimantan Kalbar paling tinggi untuk populasi sapi.
"Namun dari 142 ribu tidak semua sapi dewasa ada yang masih baru lahir dan lainnya. setelah pemetaan sensus populasi kita yang betina yang bisa melahirkan sekitar 20-25 ribu dan tidak semua di kandangkan," ujarnya.
Tidak seperti di Jawa pengelolaan secara intensif sehingga pendaataan nya gampang, di Kalbar sendiri sebagian besar pengelolaan sapi di lepas sehingga sulit konsolidasi dan sapi betina untuk di kawinkan juga sudah sulit.
"Melihat area Kalbar dari desa satu ke desa lain jaraknya jauh. Kecuali punya kawasan 5000 hektar dan kita tidak mungkin pasti lahannya berebut dengan sawit ," ujarnya.
Ia mengatakan sawit akan mendapatkan prioritas dalam rangka mendapatkan lahan.
" Maka nanti kita akan membujuk perusahaan itu untuk bisa melakukan integrasi antara sawit dan ternak dan cara ini sedang dimatangkan dengan regulasi dengan pengusaha untuk berpartisapi dalam rangka meningkatkan populasi sapi di provinsi dan nanti sumber indukan dari mereka yang datangkan bukan dari APBD yang terbatas," pungkasnya.
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak
