Sutarmidji : Jaringan Distribusi LPG 3 Kg Tidak Transparan

Sutarmidji : Jaringan Distribusi LPG 3 Kg Tidak Transparan

PONTIANAK  -Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji memastikan kelangkaan gas LPG 3 Kg bukan dikarenakan perbaikan Jembatan Kapuas II yang menyebabkan terhambatnya pendistribusian elpiji tersebut.

Sutarmidji menyebut alasan Pertamina tersebut tidak masuk akal. Ia pastikan 1000 persen tak masuk akal.

"Yang namanya agen gas elpiji itu kan ada gudangnya dan yang jelas indikasinya jatah elpiji satu daerah dikirim ke daerah lain, itu sebenarnya,” ujarnya saat diwawancarai awak media usai menerima pihak Pertamina di ruang kerjanya, Jumat (1/11/2019).

Sutarmidji menyebut, terjadinya kelangkaan gas elpiji ini diduga terjadi permainan oleh pangkalan yang mendistribusikan elpiji bersubsidi tersebut ke rumah-rumah makan yang tak layak menggunakan gas bersubsidi.

Baca: Arif Joni Minta Legislator PKS Welcome dengan Masyarakat

Baca: Hiswana Migas Tegaskan Pangkalan Elpiji 3 Kg Bersubsidi Jual Sesuai HET

Kemudian, ia katakan ada permainan dari agen dengan pangkalan. Pemain khususnya pangkalan, di mana dia mendistribusikan elpijinya ke rumah makan yang tak layak menggunakan gas subsidi.

"Misalnya satu rumah makan bisa dapat 30-40 tabung, kalau ada 10 rumah makan saja seperti itu. Nah, inikan permainannya ada di pangkalan, harusnya ditindak,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini tidak akan terjadi jika distribusi elpiji yang dilakukan secara benar dan transparan. Pertamina, kata dia, harus mampu mendeteksi setiap jaringannya mulai dari agen, pangkalan hingga pengecer.

Ia mengatakan distribusi yang benar, agen membawahi pangkalan, pangkalan berurusan dengan pengecer, harusnya jaringan mereka terdeteksi oleh pertamina.

Misalnya di Pal 9 terjadi kelangkaan elpiji, Pertamina harus cari tahu siapa pangkalannya, kenapa langka, kenapa baru sekarang? Kalau alasan jembatan, kenapa SPBU tidak ada masalah? Kalau distribusi elpiji terganggu karena perbaikan jembatan, harusnya SPBU juga terganggu.

"Jadi itu alasan yang tidak masuk akal. Nah itulah kerjaan mereka,” tegasnya.

Ia mengatan bahwa jaringan distribusi mereka tidak transparan. Ia meminta Pertamina, kalau misalnya di wilayah satu agen terjadi kelangkaan, berikan mereka sanksi.

Peringatan pertama diikuti dengan pengurangan kuota 25 persen, alihkan 25 persen tersebut ke jaringan (pangkalan) lain yang ada di wilayah itu, atau 25 persen ini dibuat operasi pasar.

Begitu ada langka lagi, berikan peringatan kedua, kurangi lagi kuotanya 25 persen. Kemudian peringatan ketiga, cabut, harus cabut.

"Kalau tidak, sampai kapanpun tidak akan selesai urusan begini. Bukan urusan susah sebenarnya,” tegasnya.