Akhiri Kekerasan Perempuan, Kementerian PPPA RI Gelar Workshop, Kampanyekan Three Ends

Berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak perempuan dan anak masih terjadi sampai saat ini.

TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRI
Suasana Workshop penguatan kapasitas Forum Puspa yang sedang berlangsung di Di Hotel Harris Pontianak, Selasa (22/10/2019). 

Maraknya perdagangan perempuan dan anak serta masih terjadinya ketidakadilan bagi kaum perempuan dalam mengakses Sumber Daya Ekonomi.

"Dengan fokus pada program unggulan tersebut Dinas PPPA Kalbar berharap mampu mengurangi dan menurunkan angka kekerasan pada perempuan dan anak serta mengurangi kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan di Kalbar," ujarnya.

Ia mengatakan seperti yang diketahui masih banyak permasalahan sosial yang cukup kompleks terjadi di lingkungan kkhususnya di daerah Provinsi Kalimantan Barat, terutama permasalahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak perempuan dan anak masih terjadi sampai saat ini. Seperti masih banyaknya anak yang di pekerjakan, perkawinan di usia muda, trafiiking dan perlakuan tidak adil lainnya " ujarnya.

Dalam hal ini selain pemerintah, partisipasi dan keterlibatan aktif dari kalangan dunia usaha sebagai lembaga masyarakat juga merupakan satu elemen penting yang dapat mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat menyambut baik kegiatan kemitraan Strategis Berkelanjutan Antara Dunia Usaha Dengan Lembaga Masyarakat Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalbar.

"Dengan segala keterbatasan Pemerintah Kalbar untuk penanganan perempuan dan anak perlu kemitraan yang kuat dengan lembaga masyarakat, salah satu diantaranya adalah dengan PUSPA," ujarnya.

Selain itu ia katakan pemerintah berharap dunia usaha juga dapat terus berperan aktif dalam mendukung upaya mewujudkan kesetaraan gender dengan menjalankan operasi bisnis yang menghormati hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan dan hak Anak.

Serta mendukung UMKM yang sebagian besar di kelola dan memiliki pekerja perempuan.

"Selain itu dunia usaha juga diharapkan dapat berkontribusi aktif melakukan ketiga strategi ini yang kita sebut Three Ends," ujarnya.

Selain itu, dengan potensi dan peran yang dimilikinya seperti melalui program CSR (Corporate Social Responslbmty) yaitu program pengembangan masyarakat yang mampu memberdayakan dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara sosial-ekonomi.

Salah satu bentuk aktualisasi CSR adalah community development atau kegiatan yang secara langsung melibatkan perusahaan untuk memperbaiki derajat kehidupan masyarakat, dengan programnya yang didedikasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Untuk itu dukungan dan partisipasi dari kalangan dunia usaha merupakan salah satu langkah strategis guna memaksimalkan dan meringankan penyelesaian persoalan serta mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak," pungkasnya.

Partisipasi Publik

Kepala Bidang Partisipasi Lembaga Profesi Kemen PPA RI, Sylvianti menjelaskan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Kalbar merupakan partispiasi dari publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved