Resmi Dilantik, Pimpinan DPRD Ketapang Komitmen Jalankan Fungsinya

Empat unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang periode 2019-2024 resmi dilantik.

Resmi Dilantik, Pimpinan DPRD Ketapang Komitmen Jalankan Fungsinya
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Pengambilan sumpah jabatan keempat unsur pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang periode 2019-2024. 

Resmi Dilantik, Pimpinan DPRD Ketapang Komitmen Jalankan Fungsinya

KETAPANG - Empat unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang periode 2019-2024 resmi dilantik.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD, yang digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Ketapang, Selasa (22/10/2019).

Keempat unsur pimpinan itu yakni, Muhammad Febriadi (Golkar) menjabat Ketua DPRD. Kemudian Suprapto (PDIP), Mathoji (Gerindra) dan Jamhuri Amir (Hanura) sebagai Wakil Ketua DPRD.

Ketua DPRD Ketapang yang baru saja dilantik, M Febriadi mengatakan, setelah dilantik sebagai Ketua DPRD definitif akan langsung menjalankan tugas dan fungsi, seperti membentuk komisi-komisi dan badan-badan di DPRD.

Baca: Empat Unsur Pimpinan DPRD Ketapang Periode 2019 - 2024 Resmi Dilantik

Baca: Peringati Hari Santri Nasional, PCNU Ketapang Gelar Istighotsah Kubro

Baca: Uskup Keuskupan Ketapang Kunjungi Lingkungan Santo Bartolomeus

Kemudian, menyusun rencana kerja DPRD untuk disenergikan dengan rencana kerja dan Pemerintah Daerah. Sehingga apa yang menjadi keinginan atara Pemda dan DPRD berjalan baik sesuai teget, termasuk peningkatan SDM.

"Selain itu, kita juga melanjutkan pembahasan lima usulan Rancangan Peraturan Daerah (Reperda) Pemda yang menjadi prioritas guna dijadikan Perda," kata Febriadi kepada media usai pelantikan.

Mengenai fungsi kontrol DPRD terhadap Pemda, ia mengaku tetap menjalankan tugas secara profesional, meskipun pimpinan DPRD dan Bupati berasal dari partai yang sama. Menurutnya, hal itu justru memudahkan komunikasi.

"Penyelenggara pemerintah daerah berdasarkan UU terdiri dari Bupati dan DPRD. Meski Pimpinan Eksekutif dan Legislatif dari Parpol yang sama, maka akan lebih mudah lagi komunikasinya," ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD tetap melakukan fungsi pengawasan jika ada kebijakan Pemda menyangkut urusan publik dinilai keliru. Diantaranya melakukan pemanggilan guna meminta kejelasan.

"Kita profesional menjalankan tugas. Soal kebijakan Pemda, kita akan awasi. Tentunya melalui mekanisme dan tidak serta merta memvonis kebijakan itu salah," tandasnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved