Midji Ancam Copot Pejabat PUPR, Satu Perusahaan Tangani 56 Proyek, Terpantau Data Analytic Room

Midji Ancam Copot Pejabat PUPR, Satu Perusahaan Tangani 56 Proyek, Terpantau Data Analytic Room

PONTIANAK- Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H Sutarmidji mendadak marah ketika peresmian Ruang Analisis Data (Data Analytic Room) Provinsi Kalbar, di Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Senin (21/10/2019).

Awalnya, H Sutarmidji terlihat santai, namun intonasi suaranya meningkat ketika di atas podium menyoroti puluhan proyek Dinas PUPR Kalbar yang ditangani hanya satu perusahaan saja.

“Data Analytic Room inilah sebagai ruh transparansi Pemprov Kalbar dalam mengelola pemerintah. Semua informasi dan data yang memang perlu diketahui masyarakat harus dipublis, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi,” tukasnya.

Dengan adanya keterbukaan informasi ini, Midji menegaskan semua pihak bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Provinsi Kalbar.

Baca: Sutarmidji Sebut Perusahaan Dapat 56 Paket Proyek, Syawal Bondoreso Akan Inventarisir

Baca: Sutarmidji Ancam Copot Kabid dan Kasi di PUPR

Baca: VIDEO: Resmikan Data Analytic Room, Sutarmidji: Pejabat Yang Tidak Bisa Inovasi Tidak Boleh Mimpin

Satu di antara contoh, Midji menyebutkan, akan mengumumkan perusahaan mana yang banyak memenangkan proyek pembangunan.

Pasalnya saat ini ia menyoroti sebuah perusahaan yang mendapatkan 56 paket proyek pekerjaan.

"Satu perusahaan sampai dapat 56 paket proyek, inikan tidak masuk akal. Saya pastikan akan telusuri paket kegiatan ini, kalau kegiatannya di Cipta Karya, saya copot Kepala Bidang dan Kasinya, kalau paket pekerjaannya di Bina Marga saya juga akan copot Kabid dan Kasinya," tandas Midji.

Ia menegaskan tidak mungkin satu perusahaan sampai mendapatkan 56 paket pekerjaan, karena sumber daya manusia perusahaan tidak akan terbagi mengerjakannya.

"Saya pastikan saya tidak terlibat pengaturan pembagian paket proyek itu. Saya pastikan akan copot kalau ada yang bermain," ujarnya.

Banyaknya satu perusahaan mendapatkan paket ditegaksannya sangat tidak masuk akal, kecuali penyedia hanya ada satu perusahaan saja.

"Bukan nilainya, tapi paket proyeknya. Kalau nilai, bisa saja banyak, misalnya RS Sudarso itu nilainya Rp184 miliar," ujarnya.

Selain itu, ia akan mengumumkan siapa saka pegawai yang sering melakukan perjalanan dinas, masyarakat bisa melihat langsung.

Keterbukaan informasi disebutnya perlu guna menunjang transparansi pengelolaan pemerintahan, ia tidak akan main-main dengan pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan setiap kebijakan yang diambil harus tepat sasaran dan berdambak luas bagi masyarakat.

“Dengan adanya inovasi ini dapat mempercepat dan memudahkan dalam penyediaan data secara visual, sehingga memberikan penjelasan pengawasan dan barang bukti terhadap suatu permasalahan. Ini juga berfungsi sebagai sarana penganalisa dan pemantau pembangunan berbasis data," ujar Sutarmidji

Ruang Analisis Data ini, lanjutnyamerupakan inovasi Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mewujudkan transparansi dalam tata kelola pemerintah yang baik
.
"Bisa juga sebagai rujukan dalam membuat sebuah analisa yang lebih mendalam dan detail untuk pengambilan suatu keputusan," tambahnya.

Dikatakan, data adalah jenis kekayaan baru bangsa Indonesia.

Data yang terkumpul dan dikelola dengan baik adalah dasar bagi perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang baik dan tepat sasaran.

"Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data menjadi begitu penting dioptimalkan untuk kepentingan pemerintah dan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Berani Transparan

Peresmian Data Analytic Room (DAR) oleh Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mebuat transparansi dalam pengelolaan pemerintahan dianggap berani oleh Ketua Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Kalbar, Rusfian.

Pasalnya dengan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini, pengawasan dan pencegahan akan semakin mudah dilakukan.

Oleh sebab itu, Rusfian memberikan apresiasi pada Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Pemprov Kalbar berani dalam transparansi pengelolaan pemerintahan.

Dilaunchingnya DAR yang dihadiri oleh berbagai pihak ini sebuah kemajuan yang ditunjukan Pemprov Kalbar dan Rusfian mengingatkan untuk data yang handa guna menunjang transparansi.

"Pemprov Kalbar sudah berani transparan, maka memudahkan pengawasan. Tinggal kembali pada individu dan integritas masing-masing. Saya sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh Pemprov Kalbar dalam transparansi data yang ada," ucap Rusfian.

Ini disebutnya sebuah langkah awal, namun pemprov harus berani melakukan transparansi sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Sehingga publik bisa ikut mengawasi tata kelola pemerintahan.

"Transparansi adalah satu hal yang harus dibackup dengan data yang handal. Maka dengan adanya Data Analytic Room milik Pemprov Kalbar menjadi sebuah daya dukung melalukan transparansi," tambahnya.

Ia mencontohkan sebuah data tentang potensi daerah, itu harus ada karena itulah menjadi input saat membuat perencanaan daerah.

Misalnya untuk provinsi pendapatan terbesar adalah kendaraan bermotor, maka harus tahu berapa jumlah kendaraan bermotor yang ada.

Kemudian, misalnya Kota Pontianak, maka harus punya data berapa banyak jumlah hotel yang ada.

Jadi pemerintah daerah harus mempunyai data paling akurat, sehingga dalam proses perencanaan APBD menjadi dasar.

"Kalau perencanaan kenaikan APBD 10 persen, maka harus ada dasarnya sehingga tidak tebak-tebakan, potensi PAD dari data ini dan tidak ada lagi berdebat," tegasnya. (oni)

Telan APBD Rp 6,9 M

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Meresmikan Ruang Analisis Data (Data Analytic Room) sebagai sarana penganalisa dan pemantau pembangunan berbasis data.

Peresmian oleh Gubernur Kalbar, H Sutarmidji yang disaksikan oleh perwakilan dari Bupati/Walikota se-Kalbar, Jajaran Forkopimda Kalbar, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar beserta Asisten, Narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) RI, Ketua Komisi Informasi Pusat RI, atau yang mewakili, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar yang turut hadir.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar, Ir Sukaliman mengatakan untuk anggaran yang diperuntukan untuk menyelesaikan Ruang Analisis Data dan fasilitas didalamnya berjumlah Rp 6,9 miliar.

Ia mengatakan, pembangunan Data Analytic Room ini bertujuan untuk menyediakan ruang penyajian data pembangunan sebagai dasar perencanaan dan kebijakan pemerintah, serta mendukung pengambilan keputusan oleh pimpinan (Decision Support System).

Dalam proses pembangunannya, Data Analytic Room ini meliputi proses perencanaan, pembangunan interior Gedung, pengadaan perangkat command center, dan pengawasan.

"Untuk penyajian kontennya, terdapat 6 aplikasi dashboard yang dibuat, yaitu dashboard perencanaan, keuangan, potensi desa, pekerjaan umum, pengelolaan asset, dan pembangunan/pengadaan barang/jasa," ujarnya saat ditemui awak media.

Di antara keenam dashboard tersebut, tiga diantaranya sedang dalam proses pengumpulan data dan pembuatan aplikasi.

Ia mengatakan pada tahun 2020, akan dibangun dan dilengkapi dengan dashboard kependudukan, layanan publik, pendapatan daerah, kesehatan, pertanian, pengendalian inflasi daerah, pendidikan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, dan perindustrian dan perdagangan.

Secara operasional, Data Analytic Room dikelola oleh 10 (sepuluh) orang tenaga pengelola yang bertugas menyajikan konten, 5 (lima) orang tenaga teknisi jaringan/infrastruktur, dan 3 (tiga) orang tenaga penghimpun data.

Untuk mendukung kelancaran integrasi dan penyajian data yang lebih komprehensif, ke depannya fungsi Data Analytic Room ini akan diperkuat dengan pembangunan data center sebagai wadah repositori data untuk keperluan data warehousing, dan jaringan serat optik Pemprov Kalbar untuk mendukung kelancaran komunikasi data yang handal.

"Data Analytic Room ini merupakan salah satu keluaran dari inisiasi Satu Data Kalbar yang dikelola melalui proses integrasi data dan penyediaan data terbuka (Open Data Kalbar)," ujarnya.

Ia mengatakan saat ini terdapat 20 kategori data dan 9 jenis format data yang tersedia untuk publik dengan total jumlah dataset adalah 1288 dataset, dan akan terus bertambah.

" Dataset ini adalah bahan bakar utama dalam memenuhi fungsi Data Analytic Room sebagai fungsi analitik.Sebagai fungsi pemantau, Data Analytic Room saat ini telah terintegrasi dengan CCTV Kota Pontianak dan Kota Singkawang ," ujarnya.

Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan Kalbar Smart Province yang menaungi Smart Cities di Kalimantan Barat.

"Sebagai fungsi kendali, saat ini DAR mendapatkan laporan rutin penanggulangan bencana daerah setiap harinya. Data tersebut digunakan untuk mengetahui sebaran hotspot dan tindakan penanggulangan yang harus dilakukan," pungkasnya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak