Midji Ancam Copot Pejabat PUPR, Satu Perusahaan Tangani 56 Proyek, Terpantau Data Analytic Room

... Saya pastikan saya tidak terlibat pengaturan pembagian paket proyek itu. Saya pastikan akan copot kalau ada yang bermain.

Midji Ancam Copot Pejabat PUPR, Satu Perusahaan Tangani 56 Proyek, Terpantau Data Analytic Room
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SYAHRONI
Gubernur Kalbar, Sutarmidji, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono serta pihak Korsupgah KPK RI, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), Komisi Informasi RI dan Forkompimda Provinsi Kalbar serta kepala daerah kabupaten-kota se Kalbar melaunching Data Analytic Room, Senin (21/10/2019). 

Peresmian Data Analytic Room (DAR) oleh Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mebuat transparansi dalam pengelolaan pemerintahan dianggap berani oleh Ketua Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Kalbar, Rusfian.

Pasalnya dengan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini, pengawasan dan pencegahan akan semakin mudah dilakukan.

Oleh sebab itu, Rusfian memberikan apresiasi pada Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Pemprov Kalbar berani dalam transparansi pengelolaan pemerintahan.

Dilaunchingnya DAR yang dihadiri oleh berbagai pihak ini sebuah kemajuan yang ditunjukan Pemprov Kalbar dan Rusfian mengingatkan untuk data yang handa guna menunjang transparansi.

"Pemprov Kalbar sudah berani transparan, maka memudahkan pengawasan. Tinggal kembali pada individu dan integritas masing-masing. Saya sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh Pemprov Kalbar dalam transparansi data yang ada," ucap Rusfian.

Ini disebutnya sebuah langkah awal, namun pemprov harus berani melakukan transparansi sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Sehingga publik bisa ikut mengawasi tata kelola pemerintahan.

"Transparansi adalah satu hal yang harus dibackup dengan data yang handal. Maka dengan adanya Data Analytic Room milik Pemprov Kalbar menjadi sebuah daya dukung melalukan transparansi," tambahnya.

Ia mencontohkan sebuah data tentang potensi daerah, itu harus ada karena itulah menjadi input saat membuat perencanaan daerah.

Misalnya untuk provinsi pendapatan terbesar adalah kendaraan bermotor, maka harus tahu berapa jumlah kendaraan bermotor yang ada.

Halaman
1234
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved