Tatib DPRD Kalbar Hampir Rampung, Maryadi: Utamakan yang Urgen

Tatib DPRD Kalbar Hampir Rampung, Maryadi: Utamakan yang Urgen

PONTIANAK - Ketua Kajian dan Advokasi Masyarakat Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Maryadi Sirat berharap dalam tatib yang dibahas panja DPRD Kalbar dapat menghasilkan tatib yang lebih baik dan mengutamakan hal urgen.

Berikut penuturannya

Terkait masalah kunjungan kerja dan perjalanan dinas yang menjadi pembahasan alot anggota panja dalam penetapan tatib DPRD Kalbar, saya pikir hal tersebut memang harus dibahas dengan serius karena selama ini anggaran kunker dan perjalanan dinas dewan terbilang besar.

Terkait panja tatib yang tidak memperbolehkan kunker dan perjalanan dinas berupa festival atau perlombaan walaupun itu merupakan aspirasi dari masyarakat saya sangat setuju.

Saya rasa hal tersebut hanya sebuah cara anggota dprd untuk memangkas dana daerah melalui pengadaan sebuah acara, 

Saya mengharapkan pemerintah harus lebih memperketat penggunaan dana kunker dan perjalanan dinas yang sifatnya studi banding pemerintah provinsi harus benar-benar melihat segi efisien, efektif, dan prioritasnya. 

Baca: AMAN Sekadau Rekomendasi 3 Point Penting pada Pemkab Sekadau Terkait Masyarakat Hukum Adat

Baca: Ditargetkan Selesai Akhir Tahun, Progres Pekerjaan Jalan Pelang-Batu Tajam Baru 30 Persen

Jika tidak urgen untuk apa mengeluarkan dana yang besar untuk studi banding palingan itu hanya ajang anggota dprd untuk jalan-jalan,lebih baik dana itu digunakan kearah yang berguna dan pro rakyat dan saya harapa setiap studi banding itu membuahkan hasil baik dan prioritas untuk Kalimantan barat.

Kemudian masalah pokir yang tidak boleh sembarangan lagi dan harus melalui reses ke dapilnya masing-masing.

Saya mendukung hal tersebut karena selama ini tidak semua pokir itu merupakan murni dari aspirasi masyarakat di dapilnya, 

Selama ini pokir menjadi ajang anggota dprd untuk mengadakan proyek yang sifatnya pembangunan fasilitas publik di masing masing dapilnya, 

Dengan adanya tatib ini diharapakan setiap pokir merupakan murni hasil serapan aspirasi masyarakat yang dilakukan anggota dprd saat reses bukan lagi proses kongkalikong anggota dprd dengan tender.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak