BEM Untan Pontianak Tolak dan Desak Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Batalkan Revisi UU KPK

BEM Untan Pontianak Tolak dan Desak Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Batalkan Revisi UU KPK

BEM Untan Pontianak Tolak dan Desak Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Batalkan Revisi UU KPK
istimewa
Foto bersama usai diskusi yang mengangkat tema “Masa Depan KPK Pasca Penetapan Undang-Undang KPK” oleh BEM Untan, Kamis (17/10/2019). 

BEM Untan Pontianak Tolak dan Desak Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Batalkan Revisi UU KPK

Presiden Mahasiswa (Presma) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tanjungputa (Untan) Pontianak, Kaharudin menyatakan sikap menolak disahkannya Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi di DPR RI.

Selain menolak, pihaknya juga mendesak agar Presiden Jokow Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang Undang (Perppu) yang berisi pembatalan UU KPK yang telah disahkan DPR.

"Ketiga, mendesak pihak terkait untuk meninjau kembali UU KPK," ujar Kaharudin dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunpontianai.co.id, Kamis (17/10/2019). 

"Keempatn, mendesak DPR dan pihak terkait untuk melakukan pembahasan ulang terkait Revisi UU KPK bersama pakar-pakar dan akademisi terkait dengan UU KPK tersebut," imbuhnya.

Baca: Jokowi Berubah Usai Dua Kali Kukuh Tolak Batalkan UU KPK Hasil Revisi, Ini yang Membuatnya Melunak

Dalam keterangannya, Kaharudin menilai bahwa Presiden Jokowi harusnya merespon polemik yang terjadi sebagai akibat dari disahkannya UU tersebut.

Akan tetapi, dirinya melihat sampai hari ini sejak UU tersebut di sahkan belum ada respon apapun dari Presiden.

Maka dari itu, pihaknya menyatakan sikap menolak dan mendesak Presiden untuk menebitkan Perppu.

Pihak BEM Untan, dalam keterangan tertulisnya juga menyatakan telah mengadakan agenda “SMART” dengan konsep diskusi yang mengangkat tema “Masa Depan KPK Pasca Penetapan Undang-Undang KPK”.

Dua pemateri dihadirkan untuk mengisi diskusi tersebut, di antaranya dua pakar hukum dari Fakultas Hukum Untan, yakni Dr Rommy Patra SH MH (pakar hukum tata negara) dan Dr Hermansyah SH MHum (pakar hukum pidana).

Halaman
12
Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved