Unsur Pimpinan Definitif DPRD Kota Pontianak Belum Dilantik, Satarudin: Masih Menunggu SK PKS Pusat

Syarat pelantikan unsur pimpinan DPRD Pontianak harus melampirkan SK partai dari pusat

Unsur Pimpinan Definitif DPRD Kota Pontianak Belum Dilantik, Satarudin: Masih Menunggu SK PKS Pusat
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / SYAHRONI
Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin 

Unsur Pimpinan Definitif DPRD Kota Pontianak Belum Dilantik, Satarudin: Masih Menunggu SK PKS Pusat

PONTIANAK - Pelantikan unsur pimpinan DPRD Kota Pontianak masih terhambat, pasalnya masih ada satu partai yang mendapatkan jatah pimpinan belum menyerahkan SK dari pengurus pusat.

Partai yang belum menyerahkan SK dari DPP adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sementara tiga partai lainnya PDIP, Nasdem dan Gerindra telah menyerahkan SK dari DPP terkait penunjukan sebagai pimpinan di DPRD Kota Pontianak.

Seharusnya SK para pimpinan DPRD dari partai masing-masing harus diserahkan pada Gubernur Kalbar untuk dilakukan pelantikan.

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menjelaskan belum dilantiknya para unsur pimpinan ini karena terkendala dari SK PKS.

"Syarat pelantikan unsur pimpinan DPRD Pontianak harus melampirkan SK partai dari pusat. Untuk hal ini, SK pusat dari PDIP, Nasdem dan Gerindra sudah diserahkan. Kami tinggal menunggu SK dari PKS," ucap Satarudin,  Rabu (16/10/2019).

Baca: Persyaratan Yang Harus Dilampirkan Saat Ingin Merubah Data KTP

Baca: Cek Kesiapan Perlengkapan Personel, Ini Pesan Yang Disampaikan Kapolres Ade Kuncoro

Lanjut dijelaskannya jika syaratnya belum lengkap artinya proses pelantikan unsur ketua belum bisa dilakukan.

Satar berharap PKS segera menyerhkan SK penunjukan dari DPP, sehingga segera dilantik dan bisa bekerja menjalankan tugas dan fungsinya.

"Harus segera lasalnya ini menyangkut pembahasan APBD 2020 yang sudah harus dilaksanakan karena batasnya sampai akhir November. Jika pelantikan tak bisa dilakukan di Oktober ini, pembahasan anggaranpin bisa mundur," tegas Satarudin.

Baca: FOTO: Pemprov Kalbar Amankan Aset Negara dan Rumah Dinas

Terlambatnya pembabasan anggaran maka bisa berdampak pada gaji para anggota DPRD itu sendiri. Maka Satar, menegaskan PKS harus segera menyerahkan SK penunjukan dari DPP agar dapat dilantik secepatnya.

Halaman
12
Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved