Pengamat Ferry Andi: Pemkot Perlu Lakukan Pengaturan PKL di Kawasan Waterfront
"Susun dulu dan jangan sampai aktivitas ekonomi masyarakat terganggu. Itu kuncinya
Penulis: Hamdan Darsani | Editor: Jamadin
lihat foto
Pengamat Ferry Andi: Pemkot Perlu Lakukan Pengaturan PKL di Kawasan Waterfront
PONTIANAK - Dosen Arsitektur Untan Pontianak Dr Uray Ferry Andi menuturkan keunikan wilayah kota Pontiamak di belah sungai pada sisi tertentu membuatnya sulit terkoneksi. Oleh karena untuk saling terhubung selama ini masyarakat hanya mengandalkan jembatan.
"Sebenarnya potensi angkutan sungai sangat besar jika dikembangkan. Hal itu Perlu menjadi kajian sehingga tidak tergantung akses darat yang sewaktu-waktu bermasalah misalnya terjadi penumpukan kendaraan," ujarnya.
Baca: Muhammad Pagi: Lima Daerah di Mempawah Rawan Abrasi
Baca: Figo: Pilkades Yang di Ikuti 123 Desa Momen Bersejarah
Selain itu, Tidak hanya masalah transportasi tapi bagaimana menghidupkan tepian sungai. Tanpa akses orang sulit untuk bisa berkembang.
Akses paling utama agar masyarakat dapat terus berkembang.
"Pengembangan selanjutnya kembali ke masyarakat dan komunitas. Pemerintah pun tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada tanpa ada dukungan dari seluruh komponen masyarakat," ujar Uray Ferry Andi.
Ia menilai masyarakat dan komunitas bisa bergerak dan ikut berkontribusi untuk memberikan sumbangsih saran sehingga pengembangan kawasan disekitarnya sesuai keinginan mereka.
"Jangan sampai pemerintah dibilang tidak tahu apa yang diiingkan masyarakat atau tidak menampung aspirasi. Harusnya masyarakat menawarkan dan ini pembangunan berbasis masyarakat," ujar Uray Ferry Andi.
Baca: KPPAD Minta Dinas Terkait Berikan Pendampingan Pada Korban Pencabulan Kepala Sekolah di Landak
Pembangunan yang partisipatif menurutnya Sekarang ini perlu digalakkan karena tidak bisa lagi semua pemerintah menentukan. Saat ini masyarakat punya akses dan semakin kritis.
"Dan mereka juga butuh sehingga harus terlibat. Menawarkan diri dan punya usulan," ujarnya.
Dirinya juga menambahkan pemerintah kota Pontianak juga perlu mengatur keberadaan PKL di sekitar waterfront.
Baca: Investival Syariah Resmi Dibuka, Pengunjung Hari Pertama Membludak
Sebab Pada kawasan itu sejarahnya banyak orang berjuaan sehingga penataan itu jangan sampai mematikan ekonomi masyarakat.
"Itu penting. Bagaimana caranya, maka perlu kajian. Seperti apa konsep ekonomi yang bisa ditawarkan," ujarnya
Ia mengatakan paling tidak Pemerintah harus tahu kebutuhan untuk apa dan siapa saja para pelaku usahanya.
Kemudian dikelompokkan dan membentuk wadah sehingga tidak sendiri-sendiri membuat usaha
Pemerintah harusnya menempatkan apa jenis jualan, dan sebesar besar lokasi jualan dan siapa saja yang berjualan.
"Susun dulu dan jangan sampai aktivitas ekonomi masyarakat terganggu. Itu kuncinya," pungkasnya.
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak
