Jika NPHD Kurang, Bawaslu Disarankan Koordinasi ke Kemendagri

Artinya semuanya harus di bahas bersama untuk saling memahami bahwa anggaran yang diusulkan adalah untuk melaksanakan tahapan.

Jika NPHD Kurang, Bawaslu Disarankan Koordinasi ke Kemendagri
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Presedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty 

Jika NPHD Kurang, Bawaslu Disarankan Koordinasi ke Kemendagri

PONTIANAK - Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia Umi Rifdiawaty mengatakan, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini bawaslu harusnya di bahas bersama dengan pemerintah daerah.

Kemudian apabila telah disepakati bersama maka dituangkan jumlah yang disepakati tersebut di dalam NPHD untuk ditandatangani bersama antara Bawaslu Kabupaten dengan pemerintah daerah kabupaten yang bersangkutan. 

Berikut pernyatan yang ditulis dalam kutipan langsung Umi  Rifdiawaty.

Bawaslu kabupaten harus bisa menyampaikan dasar hukum dan alasan atas anggaran yang diusulkan jika memang dasar hukum dan alasannya jelas berdasarkan tahapan pengawasan maka pihak pemerintah daerah tentu tidak bisa untuk menghapus atau mengurangi secara sepihak.

Artinya semuanya harus di bahas bersama untuk saling memahami bahwa anggaran yang diusulkan adalah untuk melaksanakan tahapan. 

Baca: Dua Pemuda Babak Belur dan Ditangkap Polisi Setelah Rampas Oppo A3S Milik Pengendara Wanita

Baca: VIDEO: Jaga Cita Rasa, Warkop Suka Hati Selalu Ramai Pengunjung

Sekali lagi kami mengingatkan kembali bahwa anggaran yang diusulkan oleh penyelenggara harus mengutamakan azas Efektifitas dan efisiensi karena hal ini merupakan salah satu spirit dari pelaksanaaan pemilihan secara serentak. 

Dalam hal pemerintah daerah tidak mampu menyediakan kebutuhan anggaran yang memang berbasis pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan ada baiknya jangan dulu menandatangani NPHD tetapi dilaporkan kepada bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi agar dikoordinasikan kepada Kementrian Dalam Negeri.

Tapi jika kebutuhan yang diusulkan sudah dianggap sesuai dan telah meliputi semua kebutuhan anggaran untuk pengawasan maka kedua belah pihak dapat segera menandatangani NPHD tersebut. 

Semua tahapan harus dilaksanakan secara maksimal, proses pemilihan harus berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan agar hasil pemilihan legitimet. 

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini adalah agenda nasional yang diamanahkan oleh konstitusi, jadi semua pihak yang terlibat didalamnya harus berkomitmen untuk menyukseskan agenda nasional ini.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved