Polda dan GAPKI Kalbar Gelar FGD Guna Mencari Solusi dan Penanganan Karhutla
Sementara dalam catatan Polda, dalam lima tahun terakhir, fenomena Karhutla terbesar di Indonesia itu terjadi terjadi pada tahun 2015.
lihat foto
Polda dan GAPKI Kalbar Gelar FGD Guna Mencari Solusi dan Penanganan Karhutla
PONTIANAK - Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) cabang Kalimantan Barat menggelar Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema "Penanganan Karhutla dan Solusinya" yang digelar di Ballroom Hotel Ibis Pontianak, Selasa (08/10/2019) pukul 08.30 Wib pagi tadi.
Dalam kesempatannya, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Drs Didi Haryono SHMH mengatakan kalau bencana Karhutla terjadi bukan hanya di Indonesia saja, bahkan banyak negara maju seperti seperti Kanada, Amerika Serikat juga mengalami permasalahan yang sama.
Bahkan negara seperti Rusia masuk dalam urutan pertama, negara yang paling bermasalah dengan Karhutla. Sementara di Indonesia masuk dalam urutan ke-6 dari 250 Negara.
Baca: Pemprov Kalbar Apresiasi Upaya GAPKI Renovasi Sekolah di Tengah Perkebunan
Baca: Kementerian ATR Dampingi Wapres Jusuf Kalla Tinjau Pembangunan Hunian Korban Gempa
"Akibat terjadinya Karhutla di wilayah Provinsi Kalimantan Barat telah menyebabkan kerugian dari tiga aspek. Yaitu di bidang kesehatan, bidang pendidikan dan rusaknya konservasi lahan gambut yang habis terbakar akibat ulah masyarakat yang ingin melaksanakan pembebasan lahan," kata Kapolda.
Ia melanjutkan, lahan yang terbakar di wilayah Kalbar pada tahun 2019 ada 328.000 hektare (ha). Sementara dalam catatan Polda, dalam lima tahun terakhir, fenomena Karhutla terbesar di Indonesia itu terjadi terjadi pada tahun 2015.
Untuk itu karena permasalahan tersebut Kapolda dalam kesempatan tersebut memberikan enam opsi atau rekomendasi sebagai alternatif untuk menjadi rekomendasi agar ke depan tidak terjadi lagi musibah Karhutla di Kalimantan Barat.
Rekomendasi yang ditawarkan, pertama agar memasukkan materi pelajaran terkait lahan gambut dalam kurikulum pendidikan, terutama untuk pendidikan SMP dan SMA.
Yang kedua, kata Kapolda, adalah rekomendasi agar BMKG dapat berkoordinasi dalam memberikan informasi terkait dengan perkiraan curah hujan. “Minimal H-1 dari waktu perkiraan turun hujan, sehingga tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya.
Poin rekomendasi ketiga adalah Peraturan Gubernur sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum Kathutla. Selanjutnya, poin keempat yakni dana CSR Perusahaan dapat dialokasikan untuk memberikan reward bagi masyarakat sekitar yang mengelola lahan tanpa membakar, yang tentu disesuaikan dengan kearifan lokal setempat.
"Pemberian reward kepada penjaga lahan dengan menggunakan dana CSR, nah ini akan memotivasi seseorang dalam mencegah terjadinya karhutla,” ungkapnya.
Poin kelima adalah memberdayakan UMKM serta yang terakhir atau poin keenam adalahpemanfaatan sarana dan prasarana Digitasi.
Didi berharap, dengan 6 opsi yang ditawarkan dalam pencegahan karhutla, dapat menekan angka karhutla ke depannya. Paling penting pula, lanjutnya, harus bersinergi dan berkomitmen untuk menangani segala persoalan yang terjadi maka maslaha tersebut bisa diatasi bersama.
Selain Kapolda, Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji juga ikut memberikan penyampaian terkait penanganan dan solusi musibah Karhutla. Menurutnya ini merupakan bencana tahunan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
Menurut Sutarmidji, pihaknya telah mengimbau kepada seluruh perusahaan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar yang berada di Kalimantan Barat bahwa kedepan sudah ada Perda tentang tindak pidana terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran lahan dan hutan.
