Polda dan GAPKI Kalbar Gelar FGD Guna Mencari Solusi dan Penanganan Karhutla

Sementara dalam catatan Polda, dalam lima tahun terakhir, fenomena Karhutla terbesar di Indonesia itu terjadi terjadi pada tahun 2015.

Polda dan GAPKI Kalbar Gelar FGD Guna Mencari Solusi dan Penanganan Karhutla
TRIBUN/FILE
Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono memberikan pemaparan dalam FGD dengan tema "Penanganan Karhutla dan Solusinya" yang digelar di Ballroom Hotel Ibis Pontianak, Selasa (08/10/2019). 

Polda dan GAPKI Kalbar Gelar FGD Guna Mencari Solusi dan Penanganan Karhutla 

PONTIANAK - Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) cabang Kalimantan Barat menggelar Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema "Penanganan Karhutla dan Solusinya" yang digelar di Ballroom Hotel Ibis Pontianak, Selasa (08/10/2019) pukul 08.30 Wib pagi tadi.

Dalam kesempatannya, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Drs Didi Haryono SHMH mengatakan kalau bencana Karhutla terjadi bukan hanya di Indonesia saja, bahkan banyak negara maju seperti seperti Kanada, Amerika Serikat juga mengalami permasalahan yang sama.

Bahkan negara seperti Rusia masuk dalam urutan pertama, negara yang paling bermasalah dengan Karhutla. Sementara di Indonesia masuk dalam urutan ke-6 dari 250 Negara.

Baca: Pemprov Kalbar Apresiasi Upaya GAPKI Renovasi Sekolah di Tengah Perkebunan

Baca: Kementerian ATR Dampingi Wapres Jusuf Kalla Tinjau Pembangunan Hunian Korban Gempa

"Akibat terjadinya Karhutla di wilayah Provinsi Kalimantan Barat telah menyebabkan kerugian dari tiga aspek. Yaitu di bidang kesehatan, bidang pendidikan dan rusaknya konservasi lahan gambut yang habis terbakar akibat ulah masyarakat yang ingin melaksanakan pembebasan lahan," kata Kapolda.

Ia melanjutkan, lahan yang terbakar di wilayah Kalbar pada tahun 2019 ada 328.000 hektare (ha). Sementara dalam catatan Polda, dalam lima tahun terakhir, fenomena Karhutla terbesar di Indonesia itu terjadi terjadi pada tahun 2015.

Untuk itu karena permasalahan tersebut Kapolda dalam kesempatan tersebut memberikan enam opsi atau rekomendasi sebagai alternatif untuk menjadi rekomendasi agar ke depan tidak terjadi lagi musibah Karhutla di Kalimantan Barat.

Rekomendasi yang ditawarkan, pertama agar memasukkan materi pelajaran terkait lahan gambut dalam kurikulum pendidikan, terutama untuk pendidikan SMP dan SMA.

Yang kedua, kata Kapolda, adalah rekomendasi agar BMKG dapat berkoordinasi dalam memberikan informasi terkait dengan perkiraan curah hujan. “Minimal H-1 dari waktu perkiraan turun hujan, sehingga tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya.

Poin rekomendasi ketiga adalah Peraturan Gubernur sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum Kathutla. Selanjutnya, poin keempat yakni dana CSR Perusahaan dapat dialokasikan untuk memberikan reward bagi masyarakat sekitar yang mengelola lahan tanpa membakar, yang tentu disesuaikan dengan kearifan lokal setempat.

Halaman
123
Editor: Nina Soraya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved