Dirjen Keuangan Kemendagri Turun Tangan Jika Penandatangan NPHD Tak Kunjung Dilakukan

Jika sampai dengan waktu yang ditentukan belum dilakukan penandatangan NPHD, maka Dirjen Keuangan Kemendagri akan melakukan evaluasi.

Dirjen Keuangan Kemendagri Turun Tangan Jika Penandatangan NPHD Tak Kunjung Dilakukan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Ketua KPU Kalbar, Ramdan 

Dirjen Keuangan Kemendagri Turun Tangan Jika Penandatangan NPHD Tak Kunjung Dilakukan

PONTIANAK - Ketua KPU Kalbar, Ramdan mengungkapkan jika batas akhir pelaksanaan penandatangan NPHD untuk Pilkada diundur hingga 14 Oktober 2019 setelah difasilitasi pertemuan pihak bersangkutan oleh Kemendagri.

Menurutnya, jika sampai dengan waktu yang ditentukan belum dilakukan penandatangan NPHD, maka Dirjen Keuangan Kemendagri akan melakukan evaluasi.

Diterangkan dia, rerkait dengan persiapan pilkada di 7 Kabupaten di Kalbar, yang sudah melakukan penandatanganan NPHD Kapuas Hulu, Sintang, Ketapang, Sekadau, dan Melawi sedangkan yang masih proses sampai sekarang Sambas dan Bengkayang.

Untuk di Sambas, kata Ramdan, berdasarkan informasi KPU Sambas sebenarnya sudah dilakukan pembahasam berkali-kali dengan TAPD Pemkab Sambas. 

Baca: KPU Sambas Kembali Batal Tandatangani NPHD

Baca: Pemkab Ketapang Selesaikan NPHD Untuk Pilkada 2020

Baca: Bukan Hanya KPU, Bawaslu Sambas Juga Tolak Tandatangani NPHD

Kemudian sudah dilakukan review bahkan rasionalisasi terhadap kebutuhan anggaran untuk pilkada di Sambas.

Dan sudah disepakati angka atau nilai yang menurut hasil rasionalisasi tersebut bisa mencukupi pemilihan di Kabupaten Sambas.

Selanjutnya, terang Ramdan, tinggal berkaitan dengan kapan pelaksanaan penandatangan NPHD yang kemudian KPU Sambas sudah berkali-kali berkoordinasi dengan Pemkab Sambas baik secara tertulis maupun berkomunikasi secara lisan.

"Jadi kita mengharapkan proses pendatanganan NPHD ini harus segera," katanya, Rabu (09/10/2019).

Demikian juga Kabupaten Bengkayang, kata Ramdan. KPU Bengkayang sudah melakukan review dan pembahasan bersama Pemkab Bengkayang dan dilakukan rasionalisasi.

Halaman
12
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved