Bagi Hasil Ekspor Bauksit Kalbar Turun, Sutarmidji Meradang dan Surati Kementerian ESDM

Saya mohon maaflah kepada pengambil keputusan di Jakarta. Hati dan otak saya tidak bisa membiarkan.

Bagi Hasil Ekspor Bauksit Kalbar Turun, Sutarmidji Meradang dan Surati Kementerian ESDM
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/YOUTUBE
Gubernur Sutarmidji Sampaikan Kata Sambutan 

Bagi Hasil Ekspor Bauksit Kalbar Turun,  Sutarmidji Meradang dan Surati Kementerian ESDM

PONTIANAK  - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meradang lantaran dana bagi hasil ekspor bauksit Kalbar bukannya naik, malan turun.

Kalbar penghasil bauksit, namun tidak mendapatkan hasil maksimal dari kegiatan tersebut.

Sutarmidji mengatakan, pada 2019, Kalbar mendapatkan bagi hasil Rp 25,56 miliar dan 2020 menurun menjadi Rp 16 miliar.

Kondisi ini yang membuat Midji menganggap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia tak adil dalam hal bagi hasil.

"Saya mohon maaflah kepada pengambil keputusan di Jakarta. Hati dan otak saya tidak bisa membiarkan. Mulut dan mata saya tidak bisa saya biarkan tertutup untuk menyampaikan kejengkelan ini dan ini semua untuk kepentingan pembangunan daerah Kalbar," ujar Gubernur Kalbar Sutarmidji kepada Tribun, Senin (7/10/2019).

Baca: Sutarmidji Surati Kementerian ESDM Terkait Insentif Ekspor Bauksit, Ini Komentar Ali Nasrun

Midji menegaskan, Kalbar harusnya mendapat dana bagi hasil yang besar. “Kalbar seharusnya mendapatkan hasil yang lebih besar dari eksploitasi sumber daya alamnya. Namun, kebijakan pemerintah pusat tidak berpihak pada daerah penghasil,” lanjutnya.

“Untuk bauksit setiap tahunnya ada empat perusahaan mendapat kuota eksport biji bauksit dengan total sekitar 20 juta ton. Dengan jumlah sebesar itu, maka tidak sebanding bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat pada Kalbar yang pada 2019 hanya Rp 25,56 M dan 2020 Rp16 M,” ungkap Midji.

"Seandainya kita kalkulasikan dengan 20 juta ton dikali 25 dollar (kalau pertonnya 25 dollar) maka nilai ekspornya mencapao 500 juta dollar," lanjutnya.

Sutarmidji menegaskan kuota yang diberikan pemerintah pusat tersebut juga tidak jelas dalam pengawasannya, bisa saja para pengusaha mengelabui dan melebihi dari kuota yang telah ditetapkan.

Halaman
123
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved