Kapal Asing Masih Masuk Indonesia, DPRD Kalbar Minta Jokowi Cek Kemungkinan Ada Oknum 'Bermain'
Terlebih, kata Subhan, jika kapal diberikan kepada nelayan tidak layak karena banyak kapal yang sudah tidak utuh
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Jamadin
lihat foto
Kapal Asing Masih Masuk Indonesia, DPRD Kalbar Minta Jokowi Cek Kemungkinan Ada Oknum 'Bermain'
PONTIANAK - Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Subhan Nur mengapresiasi kinerja Menteri Susi Pudjiastuti.
Namun ia mendesak agar Presiden Joko Widodo memeriksa oknum yang kemungkinan terlibat sehingga kapal-kapal dari asing bisa masuk ke Indonesia.
"Kita tentu mendukung penuh dan apresiasi langkah yang diambil oleh Mentri Susi, karena jika dulu lebih parah, kapal asing seenaknya masuk ke Indonesia, namun Presiden juga harus mengecek siapa oknum yang bermain, bukan dalam arti kita menuduh, namunkan menjadi pertanyaan kenapa kapal-kapal asing masih bisa masuk diperaiaran Indonesia, tentu ini sindikat internasional," katanya, Minggu (6/10/2019).
Baca: Lulus Setelah Lima Kali Gagal, Prada Aris Ardianto : Bertekad Hajikan Kedua Orangtua
Baca: BTS Terima Penghargaan Atas Kecintaannya Terhadap Hanbok, Yuk Intip Penampilan Berbeda para Member!
Selain itu, ia berharap agar Dinas Perikanan atau Kelautan kemudian saat melakukan penangkapan dibackup penuh oleh TNI AL.
Subhan juga tidak mempermasalahkan terkait dengan dana yang digelontorkan untuk penenggelaman kapal asing, lantaran hal tersebut dilakukan untuk menjaga kedaulatan Indonesia.
"Ya jika memang untuk kedaulatan Indonesia saya rasa juga tidak masalah, agar kemudian ada efek jera, dan tentu anggaran untuk mengawal NKRI besar," tuturnya.
Terlebih, kata Subhan, jika kapal diberikan kepada nelayan tidak layak karena banyak kapal yang sudah tidak utuh. Dan juga beresiko ketika dipakai oleh nelayan saat berada dilaut lepas.
"Jika anggaran besar, kan bisa juga kita bekerjasama dengan TNI AL," katanya.
Lebih lanjut, wakil rakyat dari Sambas ini juga berharap agar pemerintah membuat regulasi untuk perbatasan, sehingga bukan border yang dibangun secara fisik.
"Kita perlu banyak zona ekonomi khusus diperbatasan, ada pasar bebas baru bisa berkembang, jika tidak hanya akan jadi tempat melintas TKI dan narkoba," katanya.
"Kita sudah berkali-kali menghadap Dirjen Kehutanan dan Lingkungan Hidup, namun kita dianggap remeh, kita datang membahas hutan lindung diperbatasan, Dirjennya malah memilih menghadiri acara nasi goreng, kita tersinggung, ini bentuk pemerintah pusat tidak serius dengan daerah," timpalnya.
Baca: Tenggelamkan 18 Kapal Asing di Kalbar, Menteri Susi: Ini Penenggelaman Terakhir
Padahal, lanjut dia, berangkat ke Jakarta menggunakan dana dari rakyat. Dan telah mengirimkan surat secara resmi.
"Maka kita juga ke Presiden, untuk anak buahnya yang setengah-setengah bekerja ganti saja," pintanya.
