Gubernur Kalbar Sutarmidji Sebut Kebijakan Menteri Keuangan 'Merampot'

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji menyebut kebijakan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani 'merampot' alias tidak benar.

Hal itu disampaikan Sutarmidji saat menjadi keynote speaker seminar International di Rektorat Universitas Tanjungpura Pontianak, Senin (7/10/2019).

Sutarmidji mengungkap alasannya menyebut kebijakan Menkeu 'merampot'.

"Kebijakan Menteri Keuangan itu kalau bahasa Pontianak merampot, karena apa, Kalbar dilabeli sebagai penghasil CPO nomor 2 terbesar di Indonesia tapi Kalbar tidak mendapatkan kontribusi apa-apa," kata Sutarmidji.

Sutarmidji mengatakan, seharusnya yang mendapatkan keuntungan adalah daerah penghasil.

Namun selama ini yang mendapatkan hasil ekspor justru daerah yang mempunyai pelabuhan ekspor.

Baca: Gubernur Kalbar Sutarmidji Ajak Umat Jaga Ustadz Abdul Somad (UAS)

Baca: RAMALAN ZODIAK CINTA Hari Rabu 9 Oktober 2019 | Kekuatan Menggoda ARIES, Waktu Nyatakan Cinta TAURUS

Selain itu, NPWP perusahaan ada di Jakarta dan yang mendapatkan keuntungan Jakarta bukan Kalbar.

"Padahal yang rusak alamnya adalah Kalbar. Infrastruktur yang rusak dan membangunnya Kalbar," ucap Midji, sapaan akrabnya.

Oleh karena itu, Sutarmidji meminta ada aturan yang memberikan kontribusi pada daerah penghasil CPO.

Pada kesempatan itu dirinya juga menyampaikan hal sama terjadi pada ekspor bauksit.

Menurut Midji, Kalbar tidak mendapatkan apa-apa.

Padahal setiap tahunnya sekitar 18-20 juta ton bauksit dibawa keluar dan dikeruk dari alam Kalbar.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menjadi keynote speaker atau pembicara utama dalam seminar internasional dengan tema 'Membangun Desa Mandiri Sebagai Sabuk Ketahanan Ekonomi'.

Seminar ini dilaksanakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Pontianak, di Universitas Tanjungpura, Senin (7/10/2019).

Sutarmidji memberikan materi terkait desa mandiri yang ada di Kalbar saat ini.