Setelah NPHD Ditandatangani, Bawaslu dan KPU Sintang Siap Selenggarakan Pilkada 2020

Bupati Sintang Jarot Winarno, bersama Ketua Bawaslu Fransiskus Ancis dan Ketua KPU Sintang Hazizah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah

Setelah NPHD Ditandatangani, Bawaslu dan KPU Sintang Siap Selenggarakan Pilkada 2020
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MARPINA WULAN
Bupati Sintang Jarot Winarno, bersama Ketua Bawaslu Fransiskus Ancis dan Ketua KPU Sintang Hazizah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pendopo Bupati Kabupaten Sintang, Senin (30/9/2019). 

Setelah NPHD Ditandatangani, Bawaslu dan KPU Sintang Siap Selenggarakan Pilkada 2020

SINTANG - Bupati Sintang Jarot Winarno, bersama Ketua Bawaslu Fransiskus Ancis dan Ketua KPU Sintang Hazizah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pendopo Bupati Kabupaten Sintang, Senin (30/9/2019).

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sintang Fransiskus Ancis menyampaikan bahwa Bawaslu siap dan akan segera memulai langkah persiapan menyambut pelaksanaan Pilkada 2020.

Dengan memulai rekrutmen pengawas di kecamatan atau Panwascam pada November mendatang.

“Setelah Panwascam terbentuk, mereka akan langsung bekerja yakni mengawasi proses rekrutmen PPK dan PPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sintang” terang Fransiskus Ancis.

Baca: Pemerintah Sintang Akhirnya Tanda Tangani NPDH Sebagai Dukungan Penuh Pilkada 2020

Baca: Nota Kesepakatan Hibah Daerah Pilkada 2020 di Kapuas Hulu, Ini Penjelasan KPU

Baca: Proses Penandatangan NPHD Terus Berproses

Sementara Ketua KPU Kabupaten Sintang Hazizah menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati; dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020.

Maka penandatanganan NPHD dari Pemkab Sintang yang dilakukan hari ini adalah bagian dari tahapan yang sudah seharusnya.

“Selanjutnya tahapan Pilkada yang akan dilakukan KPU adalah Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS yang akan dimulai pada 1 Januari 2020. Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Pelaksana survei atau jajak pendapat, dan pelaksanaan hitung cepat mulai 1 November 2019” terang Azizah.

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah ditandatangani tersebut, maka KPU Kabupaten Sintang mendapatkan anggaran sebesar 45, 2 milyar dari nominal yang diusulkan sebelumnya 68 miliar.

Dengan dua tahun anggaran dan Bawaslu Kabupaten Sintang mendapatkan anggaran sebesar 15 milyar.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Marpina Sindika Wulandari
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved