BREAKING NEWS - Sepakat Bersama Mahasiswa, DPRD Kalbar Sampaikan Mosi Tidak Percaya Pada DPR RI
Edi R Yacoub, menegaskan dengan adanya aksi ini para wakil rakyat tidak boleh apriori terhadap aksi menyampaikan pendapat ini.
Penulis: Syahroni | Editor: Maudy Asri Gita Utami
BREAKING NEWS - Sepakat Bersama Mahasiswa, DPRD Kalbar Sampaikan Mosi Tidak Percaya Pada DPR RI
PONTIANAK - Setelah mengikuti prosesi pengambilan sumpah dan janji pelantikan, Ketua DPRD Kalbar sementara, Minsen dan Wakil Ketua Sementara, Edi R Yacoub hadir di tengah-tengah massa pendemo yang mengepung Kantor DPRD Kalbar.
Massa yang terdiri dari mahasiswa dan pemuda Kalbar ini menyampaikan aspirasi baik berkenaan isu nasional maupun sederet isu lokal yang ada di Kalbar.
Mulai dari RUU KPK, RKHUP, Karhutla dan isu lainnya.
Baca: Resmi Dilantik, Sutarmidji Ajak Anggota DPRD Kalbar Sinergi Bangun Kalbar
Baca: Ribuan Mahasiswa Demo di DPRD Kalbar, Polda Kalbar Terjunkan Polwan
Baca: DPRD Kalbar Sepakat Tolak RUU KPK dan RKUHP, Siap Sampaikan Aspirasi Mahasiswa ke Pusat
Edi R Yacoub, menegaskan dengan adanya aksi ini para wakil rakyat tidak boleh apriori terhadap aksi menyampaikan pendapat ini.
DPRD mempunyai mekanisme dan ia berjanji akan menyelesaikan persoalan yang ada dan membahasnya.
"Kita akan mengkaji untuk merumuskan aspirasi ini dan membawanya pada tingkat pusat," ucap Edi R Yacoub saat diwawancarai setelah menerima aksi mahasiswa, Senin (30/9/2016).
Bahkan ia membacakan pernyataan bahwa DPRD Kalbar siap mengawal dan juga menyampaikan mosi tidak percaya dengan anggota DPRRI.
"Kami DPRD Provinsi Kalimantan Barat dengan ini menyatakan akan berkomitmen untuk mengawal dan menyampaikan persoalan-persoalan di Kalbar yang dituntut oleh aliansi mahasiswa dan pemuda menggugat," ucap Edi R Yacoub di hadapan ribuan mahasiswa Kalbar.
Ia menegaskan DPRD Kalbar juga memberikan mosi tidak percaya kepada Anggota DPR RI yang telah mengesahkan UU KPK.
"Kemudian sebagai wakil rakyat kami mendorong pihak terkait berani memberikan sanki tegas berupa mencabut izin dqn mempidanakan korporasi yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan dan lahan," tegasnya.
Kemudian, DPRD Kalbar meminta pihak penegak hukum membebaskan para petani atau peladang yang tidak terbukti melakukan pembakaran hutan.
Sebelumnya, diberitakan ribuan mahasiawa dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Kota Pontianak kembali turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin (30/9/2019).
Aksi ribuan mahasiswa ini masih terkait penolakan beberapa Rancanangan undang undang (RUU) kontroversial yang akan di sahkan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI.
Sementara itu, Bertepatan dengan aksi Mahasiswa ini, di dalam kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat sedang berlangsung pelantikan anggota DPRD Provinsi terpilih periode 2019 -2024.
Terlihat di Halaman kantor DPRD ratusan personel kepolisian dari Polda Kalbar telah berjaga di halaman Kantor.