PMKRI Gelar Dialog Publik Terkait Problematika Pemindahan Ibukota Ke Kalimantan
Bupati Sintang Jarot Winarno, membuka dan menjadi narasumber pelaksanaan Dialog Publik yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik
Penulis: Marpina Sindika Wulandari | Editor: Madrosid
lihat foto
PMKRI Gelar Dialog Publik Terkait Problematika Pemindahan Ibukota Ke Kalimantan
SINTANG - Bupati Sintang Jarot Winarno, membuka dan menjadi narasumber pelaksanaan Dialog Publik yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Sintang Santo Agustinus di Pendopo Bupati Sintang pada Sabtu, (28/9/2019).
Dengan tema “Sounds of Borneo” dialog ini membahas tentang pemindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia ke Kalimantan. Terdapat juga tiga orang narasumber lainnya dalam dialog tersebut diantaranya, Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang Jefray Edward, Akademisi Universitas Kapuas Sintang Michael Eko Hardian, dan Ketua PMKRI Cabang Sintang Helensia Yuliani Nuni.
Sedangkan untuk peserta dialog publik tersebut terdiri dari pengurus dan anggota PMKRI Cabang Sintang dan organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung, serta organisasi kemahasiswaan.
“Saya sepakat bahwa kita warga kalimantan dan Sintang harus menyiapkan diri menghadapi wacana pemindahan ibukota negara ini. Saya yakin ada banyak hal positif dari pemindahan ibukota negara ke kalimantan. Tetapi juga ada rasa kawatir akan dampaknya terhadap pulau kalimantan. Ini yang perlu kita kaji dan diskusikan. Apakah hutan, alam dan lingkungan kita akan terancam. Hasil dialog ini harus kita bawa lagi kedalam seminar yang lebih besar” terang Bupati Sintang pada dialog tersebut.
Jarot mengatakan negara seharusnya dibangun untuk mensejahterakan masyarakatnya.
Tetapi hingga kini, pembangunan belum merata. Angka kemiskinan masih tinggi. Pembangunan masih menumpuk di pulau jawa.
Baca: Pastoral Care PMKRI Santus Albertus Magnus Cabang Sungai Raya di Dusun Gutok, Sadaniang
Baca: Bencana Polusi Asap, PMKRI Bengkayang Bagikan 1.000 Masker
Baca: Dorong Penyelesaian Polusi Asap, PMKRI Bengkayang Audiensi Bersama BPBD Bengkayang
59 persen penduduk Indonesia ada di pulau jawa. 80 persen industri ada di pulau Jawa. Jarot mengatakan satu diantara tujuan dari pemindahan ibukota adalah untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Membuat pusat pertumbuhan baru.
“Pulau kalimantan dianugerahi lingkungan yang luar biasa. Untuk Sintang saja masih ada 1, 2 juta hektar hutan. Kita dukung pemindahan ibukota asalkan tidak mengganggu hutan, kearifan lokal dan budaya lokal. Tahun ini kita usulkan 4 kawasan hutan adat. Kasus karhutla dan asap juga menjadi masalah bagi pemindahan ibukota negara kita. Kita terima pemindahan dengan syarat ada keseimbangan alam, pembangunan yang cepat," terang Bupati Sintang.
Sementara itu Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang Jefray Edward menyampaikan bahwa pemindahan ibukota untuk mengurangi masalah yang terjadi di Jakarta.
Tetapi jangan sampai memindahkan masalah Jakarta atau Jawa ke Kalimantan.
"Kita masyarakat adat belum ada diajak diskusi oleh pemerintah pusat terhadap wacana nasional ini. Padahal kita ingin diajak diskusi mengenai pemindahan ibukota ini. Ada banyak resiko dan konflik sosial yang akan dihadapi dalam pemindahan ibukota negara ini” terang Jefray Edward.
Menurut Jeffray sumber daya manusia masyarakat adat belum siap untuk bersaing dengan para pendatang nantinya.
Dan pembangunan yang masif tentu akan berdampak terhadap lingkungan. Ia menyepakati bahwa kepentingan masyarakat adat harus di jaga dan pertahankan.
Sedangkan Ketua PMKRI Cabang Sintang Helensia Yuliani Nuni menyampaikan sebagai pemuda harus selalu siap.
