LKPP Dua Kementerian Dapat WDP, Pemerintah Tindaklanjuti Laporan dan Rekomendasi BPK

Laporan Keuangan Dua Kementerian Dapat WDP, Pemerintah Akan Tindaklanjuti Laporan dan Rekomendasi BPK

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kamis (19/9/ 2019), di Istana Merdeka, Jakarta.

BPK yang diketuai oleh Moermahadi Soerja Djanegara dalam kunjungannya itu menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 kepada Presiden.

Melalui hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, secara umum kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat dikatakan semakin membaik.

"Progress-nya sangat baik. Baik LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) maupun LKPP (laporan keuangan pemerintah pusat) persentasenya juga meningkat, tinggal sedikit yang belum WTP," ujar Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Merdeka Jakarta. 

Baca: Michael Jeno Harap BPK Tak Hanya Audit Laporan Keuangan Tapi Kinerja

Baca: POPULER - Ratu Sosialita Itu Ternyata Honor Samsat, INI Cara Meyssi Gelapkan BPKB Bernilai Miliaran

Ketua BPK mengatakan, dua kementerian yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) ialah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Adapun dua lembaga yang juga memperoleh WDP ialah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Yang WDP itu PU, Kemenpora, KPU, dan KPK. Sedangkan _disclaimer_ itu ada Bakamla. Kalau pemerintah daerah, provinsi itu tinggal dua," tuturnya. 

Baca: Peringatan HKG-PKK dan BBGRM di Sambas, Sanggau Raih Juara 1 PKK-KKBPK-KES Tingkat Kabupaten

Baca: Komunitas BPK Gelar Baksos Pendidikan di Desa Puguk

Presiden Joko Widodo yang menyampaikan keterangan di saat yang sama mengatakan bersyukur atas opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada lebih banyak kementerian dan lembaga. Ia berharap agar tingkat kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan efisiensi penggunaan anggaran juga dapat semakin meningkat di masa mendatang.

"Kita juga senang bahwa pemerintah pusat sekarang WTP-nya juga sangat meningkat. Tadi provinsi 32 provinsi sudah WTP. Pemerintah daerah juga sama," ucapnya.

Menindaklanjuti laporan dan rekomendasi BPK tersebut, Presiden menyampaikan komitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan transparan dan kredibel.

Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo akan menginstruksikan jajaran terkait untuk menyelesaikan rekomendasi dan laporan sebagaimana yang disampaikan oleh BPK.

"Yang paling penting rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan akan kita tindak lanjuti," kata Presiden. 

Update berita pilihan tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak