Sekda Kalbar: Barang Milik Daerah Harus Dikelola Dengan Baik

Sekda Kalbar A.L. Leysandri, membuka kegiatan Bimbingan Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemprov

Sekda Kalbar: Barang Milik Daerah Harus Dikelola Dengan Baik
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANES VIDUKA
Sekda Kalbar Al Leysandri 

Citizen Reporter
Humas Pemprov Kalbar
Rinto

Sekda Kalbar: Barang Milik Daerah Harus Dikelola Dengan Baik

PONTIANAK - Sekda Kalbar A.L. Leysandri, membuka kegiatan Bimbingan Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar di Hotel Kapuas Palace, Senin (16/9).

SH mengatakan bahwa Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik.

Karena masih terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti secara tuntas oleh OPD dilingkungan Pemprov Kalbar terkait penggunaan maupun pemanfaatan barang milik daerah, baik dalam LHP BPK-RI maupun LHP Inspektorat Prov Kalbar, yang berakibat pada totalitas penilaian pengelolaan keuangan dan aset pemerintah Provinsi Kalbar.

Ia mengatakab berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalbar selaku pejabat penatausahaan barang, masih banyak ditemukan pejabat teknis pada OPD dilingkungan Pemprov Kalbar yang belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan tata cara pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Baca: 349 Peserta dari Perangkat Desa di Sanggau Ikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Siskeudes Versi 2.0

Baca: UBSI Pontianak Ikut Andil dalam Bimtek Penggiat Anti Narkoba P4GN Lingkungan Pendidikan Kalbar

Baca: Pemkab Sekadau Gelar Bimtek Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral

"Ini berakibat pada lemahnya sistem pengendalian internal pengelolaan barang milik daerah pada tingkat pengguna/kuasa pengguna barang," kata AL Leysandri, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar di Hotel Kapuas Palace, Senin (16/9).

Dikatakannya, Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka terciptanya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang baik, diperlukan adanya kesamaan persepsi siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

"Aset atau barang milik daerah merupakan sumber daya ekonomi milik daerah yang mempunyai peran dan fungsi yang strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat," jelasnya.

Karena asset yang ditata dan dikelola dengan baik dapat menjadi potensi sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)secara signifikan, namun sebaliknya jika barang milik daerah tidak dikelola dengan semestinya.

"Keberadaan asset justru menjadi beban biaya karena aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan mengalami penurunan nilai (terdepresiasi) seiring dengan perjalanan waktu," Jelasnya lagi.

Halaman
12
Penulis: Anggita Putri
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved