Kanwil Kemenkumham Kalbar Gelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing, Bahas Pengantin Pe‎sanan

untuk mengetahui siapa dalang dan yang mengatur pengantin pesanan ini, perlu testimoni dari korban, maka perlu di lakukan kajian pengantin pesanan

Kanwil Kemenkumham Kalbar Gelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing, Bahas Pengantin Pe‎sanan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/HADI SUDIRMANSYAH
Suasana Rapat Tim Pora tingkat Prov Kalbar di Kanwil Kemenkum Ham Kalbar 

Kanwil Kemenkumham Kalbar Gelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing, Bahas Pengantin Pe‎sanan

PONTIANAK - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalbar Yudanus Dekiwanto berharap dengan adanya rapat tim pengawasan orang asing (Tim Pora) tingkat Provinsi Kalbar ini dapat memberikan solusi dan inovasi bersama percegahan adanya kawin kontrak atau pengantin pesanan.

"Berawal saya mengetahui adanya 14 warga yang jadi korban pengantin pesanan akibat kawin kontrak yang di pulangkan dari luar negeri, dan korbannya itu warga Singkawang,"kata Kepala Kanwil Kemenkum Ham Kalbar Yudanus Dekiwanto pada Rabu (18/9/2019) di temui usai membuka secara resmi Rapat bersama Timpora Tingkat Prov Kalbar di Kanwil Kemenkum Ham Kalbar.

Ia menuturkan apakah mereka ini benar-benar korban, dan kenapa bisa jadi korban, ini yang akan dirinya kaji, terutama bagaimana korban itu bisa mendapatkan paspor. 

Baca: VIDEO: Rapat Tim Pengawasan Orang Asing, Digelar oleh Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalbar

Baca: TRIBUNWIKI: Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar Ternyata Kelahiran Singkawang

"Ini ini yang harus di cegah, bagaimana bisa mendapatkan paspor, maka perlu di kaji, untuk siapa yang mengatur hal ini bisa terjadi,"kata Kakanwil Kemenkum Ham Kalbar.

Menurut pria kelahiran Singkawang ini, adanya istilah dulu di Singkawang memang ada kawin campur, karena adanya kesamaan bahasa dan adat antara warga Thionghua.

"Tetapi dengan adanya kejadian ini, maka dalam rapat tim Pora ini, maka akan di bahas masalah Kawin kontrak atau pengantin pesanan, agar sesama lembaga terkait bisa sinergi dan berinovasi untuk pencegahan,"ujarnya.

‎Lanjutnya, untuk mengetahui siapa dalang dan yang mengatur pengantin pesanan ini, perlu testimoni dari korban, maka perlu di lakukan kajian dalam pengantin pesanan ini.

Tak hanya itu, Dekiwanto juga menuturkan terkait adanya statemen dari kementerian LHK adanya titik hostpot karhutla di beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit milik asing di Sumatra dan Kalima‎ntan.

Baca: Hadiri Sertijab Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Ini Harapan Sekda AL Leysandry

Baca: Kemenkumham Kalbar Gencarkan Sidak ke Warga Binaan Lapas dan Rutan

"Untuk masalah karhutla yang di tangani Polri, BPBD dan TNI, jika ada tersangkut dengan WNA,dan perlu dilakukan deportasi, kita akan lakukan dan bahkan cekal."katanya.

Halaman
12
Penulis: Hadi Sudirmansyah
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved