Kemenkumham Kalbar Gencarkan Sidak ke Warga Binaan Lapas dan Rutan

bertambahnya jumlah warga binaan secara otomatis akan meningkatkan tingkat kejahatan yang akan terjadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIVALDI ADE MUSLIADI
Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Kalimantan Barat, M Yasin 

Kemenkumham Kalbar Gencarkan Sidak ke Warga Binaan Lapas dan Rutan

PONTIANAK - Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Kalimantan Barat, M Yasin menegaskan, dalam aturan yang berlaku semestinya seluruh warga binaan di Lapas dan Rutan tidak bisa menggunakan handphone sebagai alat komunikasi dengan orang luar. 

Bahkan dalam program anti Handphone Pungli dan Narkoba (Halinar) yang digagas oleh Kanwil Kemenkumham Kalbar sudah jelas menegaskan, bahwa penggunaan atau penyalahgunaan ketiga barang tersebut tidak akan di toleransi di Lapas dan Rutan

Walaupun begitu, kata dia, pihaknya dari divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum Kalbar sudah begitu gencar dan rutin melakukan sidak terhadap warga binaan, baik di Lapas maupun di Rutan

"Dan itu sudah menjadi komitmen kami dari Kanwil Kemenkumham untuk melakukan kegiatan tadi, untuk pencegahan," ujarnya, Selasa (23/7/2019).

Baca: 3 Satker Kemenkumham Kalbar Penuhi Syarat WBK dan WBBM

Baca: Kanwil Kemenkumham Kalbar Gelar Coffee Morning Bersama Jurnalis, Ini Yang Dibahas

"Kalaupun mungkin ada yang itu (penyalahgunaan), ya mungkin harus ada langkah-langkah kami yang harus diperketat pada pengawasan kepada warga binaan kami," sambungnya. 

Program ini sebenarnya sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Jikapun ditemukan masih ada petugas yang terlibat dalam transaksi ini, maka pihaknya akan menindak secara tegas. 

Ia mencontohkan, seperti kasus beberapa bulan lalu yang terjadi di lapas kota Singkawang, oleh pihaknya langsung memberhentikan sementara petugas tersebut pasca kasus itu terbongkar. 

Baca: Pencanangan Zona Intergitas di KemenkumHAM Kalbar, Polda Sampai Ombudsman Ikut Hadir

Baca: Kakanwil Kemenkumham Kalbar Kunjung ke Kapuas Hulu, Ini Penjelasan Kalapas Putussibau

"Seperti di kota Singkawang yang terjadi sekitar sebulan lalu, itu tiga hari setelah kejadian langsung kita berhentikan sementara. Sampai kita menunggu putusan inkrah dari pengadilan," tuturnya. 

Dirinya mengakui, salah satu transaksi narkoba masih terjadi di dalam lapas maupun rutan sendiri dikarenakan over kapasitas. Di mana dalam satu bulan, selalu ada penambahan warga binaan. 

Artinya, dengan bertambahnya jumlah warga binaan secara otomatis akan meningkatkan tingkat kejahatan yang akan terjadi. 

Baca: Sidak Lapas Klas II Pontianak, Satgas Pemasyarakatan Kemenkumham Kalbar Temukan Alat Hisap Narkoba

Dengan demikian, selain membuat blok-blok penghuni lapas atau rutan, pengawasan internal juga menjadi bagian yang paling penting, terutama peningkatan CCTV, agar aktivitas seluruh warga binaan dan petugas jaga dapat terpantau dengan baik. 

"Itu yang saya katakan tadi. Itu yang rutin kami lakukan, sangat rutin sekali, mendatangi lapas dan rutan itu secara berkesinambungan bahkan secara tertutup kita lakukan. Walaupun masih ada yang terjadi, itu menjadi pembinaan dari Kalapas tadi kepada warga binaan," tukasnya.  

Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved