Tarik Ulur Putusan, JaDI Kalbar Pertanyakan Sikap KPU Provinsi

Presedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty menilai mestinya KPU Provinsi Kalbar terbuka dengan kasus caleg Gerindra Kalbar.

Tarik Ulur Putusan, JaDI Kalbar Pertanyakan Sikap KPU Provinsi
TRIBUN PONTIANAK / RIDHO PANJI PRADANA
Presedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty. 

Tarik Ulur Putusan, JaDI Kalbar Pertanyakan Sikap KPU Provinsi

PONTIANAK - Presedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty menilai mestinya KPU Provinsi Kalbar terbuka dengan kasus caleg Gerindra Kalbar, karena akan menimbulkan kesan kurang baik untuk KPU itu sendiri.

Jika informasi ini benar adanya, maka seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa KPU Provinsi harus memberikan penjelasan yang detil dan utuh terkait calon terpilih anggota DPRD Provinsi Dapil 6 Kalbar dari Partai Gerindra.

Karena kondisi ini semakin menimbulkan kesan terhadap sikap KPU Provinsi yang seolah mengalami kebingungan dalam membuat keputusan terkait calon terpilih DPRD Prov Kalbar dari Partai Gerindra Dapil 6.

Karena dalam tahapan calon terpilih untuk partai Gerindra di Dapil 6 Kalbar ini sudah melalui proses yang panjang mulai dari sengketa di MK dan Bawaslu RI yang tentu semua proses panjang itu memerlukan tenaga, konsentrasi dan tentu biaya yang besar baik bagi penyelenggara maupun peserta pemilu termasuk calon.

Baca: Kuasa Hukum Cok Hendri Ramapon Bersyukur Kliennya Kembali Ditetapkan KPU Kalbar

Baca: Bawaslu RI Sebut KPU Kalbar Semestinya Tetapkan Hendri Makaluasc Jadi Anggota DPRD Terpilih

Tentu ini bukan hal sepele apalagi terkait keterpilihan caleg yang juga sudah melalui proses panjang dalam merebut simpati untuk memenangkan suara rakyat.

Terkait kondisi ini Bawaslu juga harus bersikap, apakah dengan diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Kalbar Nomor 52 tahun 2019 terkait penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Kalbar hasil pemilu 2019 dapat dimaknai sebagai tindakan tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu oleh KPU Provinsi Kalbar.

Karena ada ruang bagi Bawaslu sebagaimana diatur dalam pasal 464 Undang undang Nomor 7 tahun 2017.

Patut dipertanyakan, kenapa plenonya harus dilakukan di Jakarta, kenapa tidak dilakukan di Pontianak.

Sebagaimana tindakan KPU Provinsi menindaklanjuti putusan Bawaslu RI, KPU Provinsi melakukan rapat pleno secara terbuka dengan melibatkan stakeholder terkait.

Kemudian jika dicermati, dasar Keputusan KPU Provinsi nomor 52 tahun 2019 adalah merujuk pada surat KPU RI yang menyatakan agar KPU Provinsi Kalbar melakukan rapat pleno untuk membatalkan hasil rapat pleno terbuka tanggal 5 September 2019.

Bukankah dalam beberapa kali informasi yang disampaikan oleh KPU Provinsi bahwa mereka telah melakukan konsultasi kepada KPU RI terhadap setiap hasil sengketa yang dihadapi termasuk dalam menyikapi putusan Bawaslu RI terkait calon terpilih anggota DPRD Provinsi Kalbar dari partai Gerindra di Dapil 6.

Sehingga menjadi pertanyaan kenapa KPU RI mengeluarkan surat agar KPU Provinsi Kalbar melakukan rapat pleno untuk membatalkan hasil rapat pleno tanggal 5 September 2019 padahal KPU Provinsi dalam menindaklanjuti putusan Bawaslu RI tanggal 5 September 2019 sudah menyampaikan dan berkonsultasi ke KPU RI. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved