Atensi Tangani Karhutla, Midji Peringatkan 103 Perusahaan Perkebunan dan Kehutanan di Kalbar

Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji mengatakan sejauh ini sudah ada 103 perusahaan perkebunan maupun kehutanan yang diberikan peringatan.

Atensi Tangani Karhutla, Midji Peringatkan 103 Perusahaan Perkebunan dan Kehutanan di Kalbar
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Gubernur Kalimantan Barat, H.Sutarmidji diwawancarai awak media usai Rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat ke-43 masa persidangan pertama tahun sidang 2019 di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jalan A Yani, Pontianak, Selasa (10/9/2019). Satu di antara acara dalam Paripurna ini adalah Penetapan keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap 4 buah Raperda. 

Atensi Tangani Karhutla, Midji Peringatkan 103 Perusahaan Perkebunan dan Kehutanan di Kalbar

PONTIANAK- Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat seakan sudah menjadi langganan setiap tahunnya.

Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji mengatakan sejauh ini sudah ada 103 perusahaan perkebunan maupun kehutanan yang diberikan peringatan. Kemudian ada 17 perusahaan yang disegel.

Ia juga mengatakan bahwa Kapolda juga pada hari ini menyampaikan rilis tentang penanganan Karhutla.

Ia mengatakan saat ini penerbangan tidak terganggu kecuali daerah dan yang paling banyak titik api dan seharusnya bupatinya harus tegas seperti di daerah Ketapang dan Sintang.

"Masak kalah dengan bupati Landak menangani Karhutla di Landak yang kemaren awalnya banyak dan sekarang hampir tidak ada, Mempawah juga hampir tidak ada," tambahnya.

Baca: Kapolda Kalbar Bersama Bupati Kubu Raya Tinjau Karhutla di Kubu Raya

Baca: VIDEO: Tetapkan 2 Korporasi Tersangka Karhutla, Polda Kalbar Masih Tunggu Hasil Keterangan Ahli

Ia mengatakan tidak ada alasan terkait Karhutla seharunya panggil saja perusahaan terkait karena semua kordinat titik api pada perusahaan tersebut.

"Panggil dia kalau dia tak bisa matikan dan padamkan apinya cabut saja. Usulkan izinnya apa susah-susah. Dalam penanganan Karhutla bukan kurang tenanga. Tapi memang tak mau saja padahal bisa tinggal perintah BPBD. Kalau saya sih berani cabutnya sayangnya bukan kewenangan saya untuk mencabutnya. Kita ini siang pagi sore ngurus ini. Tapi kewenangan pada daerah," ujarnya.

Terkait Sekolah SMA dan SMK walaupun menjadi kewenangan gubernur tapi ia memberikan keleluasaan pada bupati di daerahnya masing-masing. Jika sudah menghawatirkan bupati boleh meliburkan para siswa.

"Malah ada bupati saat saya bilang berdasarkan satelit karhutla banyak di daerah pimpinannya dan dia bilang tidak tau titik api tersebut. Banyangkan 1 kabupaten saja bisa sampai 400 titik api. Itu dibilang asap kiriman, kiriman dari mana," jelasnya.

Halaman
123
Penulis: Anggita Putri
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved