Bupati Bengkayang Ditahan, Gemawan : KPK Jangan Tebang Pilih

Menurut saya penting untuk KPK OTT seperti itu guna menimbulkan efek jera bagi kepala daerah dan pejabat daerah lainnya.

Bupati Bengkayang Ditahan, Gemawan : KPK Jangan Tebang Pilih
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FILE
Direktur Lembaga Gemawan, Laili Khairnur 
 Bupati Bengkayang Ditahan, Gemawan : KPK Jangan Tebang Pilih
PONTIANAK - Direktur Gemawan, Laili Khairnur berharap KPK tidak tebang pilih dalam penegakan kasus korupsi. Hal ini menyusul ditangkapnya Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot bersama sejumlah pihak karena fee proyek.
Berikut penuturannya.
Kalau sebagai masyarakat kita mengapresiasi apa yang dikerjakan KPK, karena memang hal-hal seperti itu sudah biasa sebenarnya, fee, dianggap biasa padahal perbuatan koruptif yang seharusnya tidak dilakukan.
Menurut saya penting untuk KPK OTT seperti itu guna menimbulkan efek jera bagi kepala daerah dan pejabat daerah lainnya. 
Kebetulan juga terjadi di Kalbar, menurut saya harus jadi pembelajaran bagi para pengambil kebijakan untuk tidak melakukan korupsi.
Kalau memang KPK punya cukup bukti dan juga laporan masyarakat serta pihak swasta yang merasa gerah dengan praktek korupsi minta fee mestinya mulai dilaporkan, agar KPK mengambil tindakan, kan bisa kerjasama dengan KPK sebenarnya, jangan sampai tebang pilih.
Artinya kalau memang sudah punya bukti dan ada penulusuran, tinggal diungkap saja. Kan memang tugas KPK seperti itu, harus menegakkan hukum dan mencegah korupsi, tantangan juga bagi KPK.
Maksud saya, KPK mesti melihat daerah, karena praktek korupsi tidak hanya terjadi di Jawa, Sumatra, karena praktek korupsi terjadi dimana-mana. 
KPK punya program, pencegahan dan antikorupsi di semua daerah, cuma mungkin tidak maksimal, nah itu harus dimaksimalkan. 
Selain OTT KPK juga harus melakukan pencegahan, pendidikan kepada pejabat negara dan masyarakat agar sama-sama mengawal dan mengawasi praktek koruptif yang terjadi.
Harusnya pemerintah pusat dan daerah juga fokus pada pencegahan praktek tersebut, maksudnya menurut saya kadis juga harus berani bilang tidak jika diminta oleh kepala daerah, kecuali kadis juga menjadi bagian dari praktek tersebut, reformasi birokrasi yang diharapkan sebenarnya itu.
Jadi sistem yang terbangun diaparatur negara punya sistem untuk pencegahan. Paling-palingkan hanya digeser dan bukan dipecat, namun juga menjadi kebanggaan jika ikut mencegah.
Prinsipnya, KPK juga tidak usah tebang pilih. Intinya kalau punya informasi dan bukti yang cukup ya menurut saya harus segera dilakukan penegakan hukumnya.
Untuk KPK sendiri menurut saya harus lebih maksimal dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi, jangan cuma korupsi kepala daerah, korupsi lainnya, swasta, intitusi kepolisian, kejaksaan juga harus ditegakkan.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved