Yohanes Ontot Sampaikan Nota Pengantar KUA PPAS APBD Perubahan 2019

Yohanes Ontot Sampaikan Nota Pengantar KUA PPAS APBD Perubahan 2019

SANGGAU - DPRD Sanggau menggelar rapat paripurna ke-14 masa persidangan ke-3 tahun sidang 2019 DPRD Sanggau dalam rangka pembahasan rancangan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2019 di Aula Kantor DPRD Sanggau, Senin (2/9/2019).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sanggau, Jumadi dan dihadiri Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, Pj Sekda Sanggau, Anggota DPRD Sanggau, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sanggau serta undangan lainya. Untuk selengkapnya simak video diatas.

Dalam rapat itu, Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot menyampaikan, Nota kesepakatan KUA PPAS APBD Perubahan Tahun 2019. Dikatakanya kebijakan umum APBD yang disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun anggaran.

"KUA sebagai salah satu instrumen penting dalam penyusunan PPAS dan APBD yang nantinya merupakan kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun anggaran, "jelasnya.

Sedangkan prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Ontot menjelaskan, Dalam tahun berjalan terdapat perubahan-perubahan antara lain,  berkenaan perubahan regulasi dan alokasi anggaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap asumsi KUA dengan mempertimbangkan hasil rekomendasi audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya.

Terutama, lanjut Ontot,  berkaitan dengan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumya dan defisit anggaran pada APBD murni. Perubahan-perubahan tersebut menyebabkan harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian asumsi dalam penyusunan KUA dan dalam APBD murni tahun anggaran berkenaan.

"Perubahan-perubahan yang tidak sesuai asumsi KUA sebagaimana tertuang dalam pasal 162 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebabkan pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah, "jelasnya.

Dalam rangka penyusunan rancangan perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2019, kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD tahun 2019 dengan mempertimbangkan beberapa hal.

“Yakni program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan, capaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai dan capaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA,”jelasnya.

Baca: Tokoh Pemuda Sanggau Dukung Operasi Patuh Kapuas 2019 Sasar Daerah Rawan Laka Lantas

Baca: Operasi Patuh Kapuas 2019, Ini Pesan Kasat Lantas Polres Sanggau

Baca: Wabup Sanggau: OPD Diharapkan Terus Update Data

Ontot menambahkan, dalam rancangan perubahan KUA PPAS tahun 2019, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,652 triliun, belanja daerah sebesar Rp1,774 triliun, penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp135,277 miliar, pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp13,5 miliar. Kemudian jumlah netto sebesar Rp121,777 miliar yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran.

"Pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah itu bertambah Rp17,900 miliar dari anggaran sebelumnya sebesar Rp1,634 triliun atau bertambah 1,09 persen.

Dana bagi hasil pajak/bukan pajak tidak mengalami perubahan atau ditargetkan sama dengan APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp82,409 miliar, dana alokasi umum tidak mengalami perubahan atau ditargetkan sama dengan APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp843,057 miliar.

"Dana alokasi khusus dalam rancangan KUA PPAS ditargetkan Rp333,077 miliar, berkurang sebesar Rp5,282 miliar atau turun 1,56 persen dari target APBD tahun anggaran 2019 yang dianggarkan sebesar Rp338,360 miliar, "tuturnya.

Dikatakanya, Penurunan target pendapatan dana alokasi khusus, terjadi pada DAK non fisik untuk menyesuaikan dengan jumlah SILPA APBD tahun anggaran 2018 yang bersumber dari sisa DAK Non Fisik tahun anggaran 2018.

Penyesuaian anggaran DAK non fisik tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK 07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018.

"Berdasarkan rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2019, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,774 triliun, bertambah Rp70,813 miliar dari rencana belanja dalam APBD tahun anggaran 2019 yang dianggarkan sebesar Rp1,703 triliun atau naik 4,16 persen, "katanya.

Penambahan belanja daerah tersebut, lanjut Ontot, diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah daerah berdasarkan urusan pemerintahan yaitu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang.

"Urusan wajib pelayanan dasar dianggarkan sebesar Rp608,747 miliar, bertambah Rp20,352 miliar dari jumlah anggaran pada APBD 2019 yang dianggarkan sebesar Rp588,394 miliar. Urusan wajib bukan pelayanan dasar dianggarkan sebesar Rp81,873 miliar, bertambah Rp13,423 miliar dari jumlah anggaran pada APBD murni 2019 yang dianggarkan sebesar Rp68,450 miliar, "ujarnya.

Selanjutnya, kata Ontot, urusan pilihan dianggarkan sebesar Rp38,358 miliar, bertambah sebesar Rp1,350 miliar dari jumlah anggaran pada APBD murni 2019 yang dianggarkan sebesar Rp37,008 miliar.

Urusan pemerintah fungsi penunjang dianggarkan sebesar Rp123,287 miliar, bertambah Rp3,982 miliar dari jumlah anggaran pada APBD murni 2019 yang dianggarkan sebesar Rp119,304 miliar.

“Selain perubahan pada belanja program dan kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan tersebut, perubahan belanja daerah juga terjadi pada belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa,”tegasnya.

Dalam rancangan perubahan KUA PPAS untuk belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp922,324 miliar, bertambah sebesar Rp31,716 miliar dari jumlah anggaran pada APBD murni 2019 yang dianggarkan sebesar Rp890,607 miliar.

“Berdasarkan perbandingan antara target pendapatan daerah dan rencana belanja daerah yang tertuang dalam rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2019 ditetapkan defisit anggaran sebesar Rp121,777 miliar yang akan ditutupi dari pembiayaan netto,”ujarnya.

Ontot menambahkan, Anggaran pembiayaan daerah yang tertuang dalam perubahan KUA-PPAS terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan tersebut adalah pembiayaan netto yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran.

"Jumlah penerimaan pembiayaan yang ditargetkan dalam rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2019 sebesar Rp135,277 miliar, bertambah Rp55,412 miliar atau naik 69,38 persen yang bersumber dari SILPA tahun anggaran 2018 setelah diaudit BPK-RI, "katanya.

Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp13,5 miliar bertambah Rp2,5 miliar dari target sebelumnya yang dianggarkan sebesar Rp11,5 miliar atau naik 22,73 persen.

"Penambahan pengeluaran tersebut dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sesuai Perda Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, "tuturnya.

Pembiayaan netto yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran, dalam rancangan perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2019 dianggarakan sebesar Rp121,777 miliar, bertambah Rp52,912 miliar dari jumlah anggaran pada APBD murni 2019 yang dianggarkan sebesar Rp68,864 miliar.

"Saya berharap agar segera diagendakan pembahasanya untuk selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2019, "pungkasnya. 

Cek 10 Berita Pilihan Tribun Pontianak di Whatsapp Via Tautan Ini: Tribun Pontianak Update