Bawaslu Sambas Minta UU Pilkada Direvisi

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sambas, Ikhlas mengatakan, dengan diundangkanya Peraturan KPU (PKPU) No 15 Tahun 2019

Bawaslu Sambas Minta UU Pilkada Direvisi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/M WAWAN GUNAWAN
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sambas, Ikhlas ST, saat dijumpai, Rabu (7/8/2019). 

Bawaslu Sambas Minta UU Pilkada Direvisi

SAMBAS - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sambas, Ikhlas mengatakan, dengan diundangkanya Peraturan KPU (PKPU) No 15 Tahun 2019.

Tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

Maka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sambas, berharap agat Undang-Undang Pilkada agar bisa direvisi sesegera mungkin.

"Hal ini mengingat tahapan persiapan perencanaan program dan anggaran pilkada 2020 akan dimulai 30 september 2019," ujarnya, Minggu (1/9/2019).

Ikhlas mengatakan, jika melihat pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Baca: Pokja: Wajar Bawaslu Ajukan Permohonan Revisi UU Pilkada

Baca: Grab Gelar Konvoi Keliling untuk Rayakan Kemerdekaan di Pontianak

Maka di dalamnya masih terdapat kelemahan dan terdapat tidak memiliki kesesuaian dengan kewenangan yang diberikan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Perbedaan nomenklatur kelembagaan antara Panwas Kabupaten/Kota dengan Bawaslu Kabupaten/Kota berimplikasi pada kewenangan dan persoalan hukum terkait aktivitas pengawasan," jelasnya.

Ia menjelaskan, kedepan seluruh aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pilkada mendatang juga dimungkinkan tak memiliki dasar hukum.

"Di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur pengawasan penyelenggaraan pemilihan (Pilkada) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota. Belum adanya aturan yang mengubah diksi 'Panwas' menjadi 'Bawaslu' membuat lembaga yang akan melaksanakan kerja-kerja pengawasan lemah secara hukum," tuturnya.

Halaman
12
Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved